JAYAPURA | Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diwarning menjalankan tugas dengan penuh integritas, profesional serta menjunjung tinggi etika
Kedua penyelenggara Pemilu itu diingatkan meminimalisir kesalahan. Jangan sampai sampai dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua nanti ada ruang kesalahan, pelanggaran, manipulasi, maupun intimidasi.
-
BTM-CK Kembalikan Suara Rakyat 62%, 170690 votes170690 votes 62%170690 votes - 62% of all votes
-
MARIYO Papua Cerah 38%, 103207 votes103207 votes 38%103207 votes - 38% of all votes
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Putaran Pertama Cagub BTM Meraih Suara Terbanyak 269.970 Suara
Penegasan itu disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Dr. Ribka Haluk saat menyampaikan sambutannya pada Acara Pelepasan Distribusi Logistik PSU Papua, Senin 04 Agustus 2025, di Gudang KPU, Ex Terminal Entrop, Kota Jayapura.
Wamendagri juga menekankan pentingnya netralitas ASN sebagai fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik.
“Mari kita jaga proses ini dengan sebaik-baiknya. Dengan semangat gotong royong, koordinasi lintas sektor, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, kita dapat menjadikan PSU ini bukan sekadar pengulangan, tetapi sebuah pembuktian bahwa Papua mampu menjadi teladan dalam menjaga martabat demokrasi,” ujar Ribka.
Wamendagri mengatakan PSU merupakan bagian dari mekanisme konstitusional yang harus dijalankan dengan penuh integritas, tanggung jawab, dan komitmen bersama. Pelaksanaan PSU di Papua dipandang memiliki arti strategis sebagai barometer demokrasi di wilayah timur Indonesia.
Ribka mengapresiasi semua pihak yang terlibat aktif dalam mempersiapkan dan mendukung pelaksanaan PSU, mulai dari KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga masyarakat. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan PSU yang damai, jujur, dan demokratis.
Pada kesempatan itu, Ribka mengajak seluruh masyarakat di Provinsi Papua, terutama di Kota Jayapura, untuk berpartisipasi aktif dalam gelaran tersebut. “Mari kita datang ke TPS, gunakan hak pilih dengan bijak, dan tunjukkan bahwa masyarakat Provinsi Papua adalah masyarakat yang cerdas, cinta damai, dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat,” ujarnya.
Dia menyadari pelaksanaan PSU bukanlah kondisi ideal, karena memerlukan anggaran, tenaga, dan waktu yang besar. Namun, ia mengingatkan bahwa setiap realisasi anggaran dalam tahapan PSU merupakan tanggung jawab moral semua pihak.
“Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk PSU seharusnya bisa digunakan untuk membangun jalan, menyediakan air bersih, memperbaiki sekolah, dan meningkatkan pelayanan kesehatan. Ini soal tanggung jawab moral kita kepada masyarakat yang berharap banyak dari negara,” ungkapnya.
Ribka menegaskan, pelaksanaan PSU ini membawa harapan, doa, dan keyakinan masyarakat Papua akan masa depan demokrasi yang lebih baik. Ia berpesan agar semangat tersebut jangan dinodai dengan kecurangan, pembiaran, atau kelalaian.
Di akhir sambutannya, Ribka kembali menekankan, demokrasi bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana menjaga kehormatan setiap suara rakyat yang diberikan dengan sepenuh hati.
“Mari kita jaga proses ini sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada rakyat. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridai setiap langkah kita agar PSU ini berjalan lancar, damai, dan membawa kesejahteraan bagi Tanah Papua yang kita cintai,” tutup Ribka.
Hadir dalam acara tersebut Penjabat Gubernur Papua Agus Fatoni, anggota KPU RI Koordinator Wilayah Papua Iffa Rosita, Ketua KPU Provinsi Papua Diana Dorthea Simbiak, Wali Kota Jayapura Abisai Rollo, serta jajaran Forkopimda Provinsi Papua.
Editor | TIM | PAPUA GROUP
Komentar