JAYAPURA | Rekam jejak Penjabat Gubernur Papua, Agus Fatoni menjadi salah satu indikator utama yang sudah dikaji dan dianalisa jelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 6 Agustus 2025.
Apabila Pj Agus Fatoni tak bisa bekerja profesional maka kekuatiran akan konflik politik bisa terjadi. Akibat dari ketidaknetralan ASN khususnya Pj Gubernur Papua dan strukturnya (pejabat, kepala OPD) di Kantor Gubernur Papua yang turut berpolitik praktis.
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Putaran Pertama Cagub BTM Meraih Suara Terbanyak 269.970 Suara
Hal itu dikatakan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPR-RI), Dr, Filep Wamafma, menginteraksi langkah-langkah dan arahan Pj Gubernur jelang PSU yang tertinggal 2 hari kedepan.
“Sebagai senator tetapi juga tokoh intelektual Papua kami sudah mengevaluasi dan mengkaji. Rekam jejak Pj Gubernur menjadi indikator utama tentang kekuatiran konflik politik itu bisa terjadi, akibat ketidaknetralan ASN khususnya Pj Gubernur dan strukturnya,”ungkap Filep,Senin 04 Agustus 2025.
Senator Papua itu mengingatkan bahwa indikator tersebut telah dikaji dan dianalisa secara seksama. Ia juga menyebutkan indikator lainnya yang wajib bekerja netral sesuai perintah undang-undang adalah aparat penegak hukum.
“Indikator lain adalah aparat penegak hukum yang patut bekerja netral sesuai dengan perintah undang-undang,”kata tokoh Saireri itu.
Pihaknya telah melakukan evaluasi mendalam hingga jelang PSU Papua, disimpulkan bahwa muatan politik kekuasaan sangat jelas. Desainnya untuk mengendalikan kekuasaan dan kepentingan-kepentingan bisnis pribadi dan kelompok orang Jakarta di Provinsi Papua.
“Sejumlah hal sudah kita evaluasi dan sampe pada titik ini, bahwa Pilgub Papua ini muatan politiknya. Muatan kepentingannya sangat jelas. Saya yakin ini bukanlah keinginan Presiden dan Koalisi Nasional. Tetapi ini adalah desain yang sengaja dimanfaatkan dan kendalikan untuk kekuasaan dan bisnis di Provinsi Papua. Muatannya sangat jelas orang-perorang, pribadi dan kelompok,”papar Wamafma.
“Oleh sebab itu, kami tekankan jika ingin agar Pilgub Papua berjalan dengan baik maka kewajiban semua warga negara termasuka pejabat ASN, Pejabat Gubernur dan pejabat TNI/Polri untuk menjaga netralitas,”tambahnya.
Filep menyerukan semua masyarakat Papua khususnya masyarakat di Tabi-Saireri menjaga dan mengawal dengan ketat kualitas demokrasi pada PSU mendatang agar mencegah upaya-upaya yang sengaja dipraktekan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
“Warga Tabi Saireri agar menjaga gerakan, tindakan dan kebijakan yang berdampak politik untuk kepentingan tertentu. Kita tetap optimis, wilayah Tabi Sarieri menjadi daerah terakhir menyelenggarakan pemilihan yang demokratis dan bisa melahirkan gubernur pilihan rakyat dan bukan gubernur berdasarkan pesanan orang perorang di Jakarta,”pungkas Filep Wamafma.
Editor | HANS AL | PAPUA GROUP
