JAKARTA | Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Provinsi Papua dan Bupati Wakil Bupati di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan dan Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah merupakan rangkaian akhir dari tahapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.
PSU diketiga daerah itu akan dilaksanakan pada 6 Agustus 2025. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polkam-RI) memastikan logistik dan administrasi PSU sudah 100 persen.
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Putaran Pertama Cagub BTM Meraih Suara Terbanyak 269.970 Suara
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus dalam sesi jumpa pers usai memimpin rapat koordinasi Desk Pilkada Serentak bersama dengan KPU, Bawaslu, DKPP, Kemendagri, BIN, TNI, dan Polri diikuti kepala daerah secara daring, membahas persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU),Jumat, 25 Juli 2025.
Wamenko menyampaikan, Pilkada merupakan program penting yang masuk ke dalam 8 program cepat pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Paulus mengatakan penyelenggaraan PSU di Provinsi Papua, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Barito Utara diharapkan dapat berjalan dengan Luber, Jurdil, dan demokratis, serta aman, lancar sesuai koridor hukum yang berlaku.
“Melalui Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenko Polkam akan terus memonitor perkembangan serta memastikan stabilitas politik dan keamanan di daerah tetap terjaga melalui koordinasi dan sinkronisasi langkah bersama jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta aparat keamanan,” ungkap Wamenko Polkam Lodewijk.
Khusus di wilayah Papua, Lodewijk menuturkan sudah memetakan lokasi TPS yang rawan. Metode pengamanannya juga sudah dirumuskan.Misalnya TPS yang kurang rawan rumus pengamanannya 262 dalam arti dua personel Polri bisa mengamankan enam TPS, dengan dua linmas.
Sedangkan yang rawan dengan rumus 224 artinya dua Polri, dua TPS, dan empat linmas. Sedangkan TPS yang sangat rawan, pengamanannya dua anggota Polri dan dua linmas untuk satu TPS.
Lodewijk menegaskan pemetaan pengamanan lokasi TPS di Papua sudah dilakukan berdasarkan koordinasi bersama BIN dan TNI.
Lodewijk menerangkan untuk pelaksanaan PSU di Papua tidak ada operasi khusus karena pola pengamannya sudah disiapkan. “Penambahan pasukan tidak ada ya, hanya mereka stand by, hanya mana yang membutuhkan perkuatan ya tergantung dinamika baru itu digerakkan,”terang Lodewijk.
“Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Penyelenggara Pemilu, dan Aparat Keamanan TNI/Polri berkomitmen untuk fokus menyukseskan pelaksanaan PSU agar dapat berjalan dengan aman, damai, lancar, dan berkualitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menjunjung tinggi prinsip netralitas, profesionalisme, dan berintegritas,” tambahnya.
Pangdam Tegaskan Netralitas di PSU
Sebelumnya, Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Rudi Purwito S.E., M.M memimpin Apel Gelar Pasukan yang digelar di Lapangan Cenderawasih, Makodam XVII/Cenderawasih, Kota Jayapura, Senin, 21 Juli 2025.
Sebanyak 2.875 personel gabungan dari TNI dan Polri disiagkan untuk pengamanan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, 6 Agustus 2025 mendatang.
Pangdam menyampaikan bahwa stabilitas keamanan di Papua sangat penting dan menjadi salah satu indikator keamanan nasional. Oleh karena itu, sinergi antara TNI dan Polri menjadi kunci sukses dalam pengamanan PSU ini.
Ia juga menekankan agar seluruh personel yang terlibat dapat menjalankan tugas dengan profesional, menjaga netralitas, dan bertindak sesuai prosedur serta standar operasional yang telah ditetapkan.
“Kita tidak hanya bertanggung jawab atas keamanan fisik semata, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, netralitas harus dijaga dengan sekuat-kuatnya,”tegasnya mengingatkan.
Editor | HASAN HUSEN | PAPUA GROUP
Komentar