SORONG | Anggota Komisi VI DPR RI, Subardi menyoroti masih minimnya pemerataan infrastruktur dasar, terutama akses listrik, di wilayah timur Indonesia.
Komisi VI DPR RI menyoroti pentingnya perhatian serius dari pemerintah pusat dan BUMN untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia.
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Putaran Pertama Cagub BTM Meraih Suara Terbanyak 269.970 Suara
“Yang namanya Papua atau wilayah timur, sangat-sangat perlu mendapatkan perhatian. Agar tidak ada kesenjangan. Tidak ada perbedaan yang mencolok, terutama terkait infrastruktur dasar yang mereka miliki,”tegas Subardi saat kunjungan reses Komisi VI DPR RI ke Sorong, Papua Barat Daya, 25Juli 2025.
Komisi VI DPR RI melakukan dialog dengan sejumlah mitra strategis, seperti PLN, Telkom, BRI, dan Kementerian Perdagangan, guna menggali sejauh mana dukungan dan intervensi yang telah diberikan kepada masyarakat Papua, khususnya di wilayah Papua Barat Daya.
Salah satu isu utama yang disoroti adalah masih rendahnya akses listrik di sejumlah daerah. Berdasarkan data yang terhimpun, saat ini terdapat 44 desa di Papua Barat Daya yang belum teraliri listrik.
Desa-desa tersebut umumnya berada di wilayah pedalaman yang sulit dijangkau, dengan kondisi geografis yang menantang serta infrastruktur dasar yang belum memadai.
“Di Jawa, hampir semua masyarakat sudah punya akses listrik. Tapi di sini, masih ada ribuan rumah yang belum tersambung. Masih ada 44 desa yang belum dialiri listrik, ini harus jadi perhatian serius,” ujarnya.
Melalui program Listrik Desa (Lisdes), pemerintah bersama PLN sebenarnya telah berkomitmen untuk memperluas akses kelistrikan ke seluruh penjuru negeri, termasuk wilayah terpencil dan tertinggal.
Program ini antara lain mencakup pembangunan jaringan distribusi listrik, pembangkit-pembangkit baru, serta penyambungan listrik secara gratis untuk rumah tangga kurang mampu.
Namun, ia menilai, realisasi program ini di wilayah timur Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari medan yang sulit, hingga minimnya dukungan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan.
Oleh karena itu, ia mendorong agar PLN dan pemerintah pusat lebih agresif dalam menjangkau desa-desa terpencil.
“Kalau kebutuhan dasar seperti listrik, air, dan telekomunikasi terpenuhi, maka kesenjangan bisa berkurang. Masyarakat Papua bisa berkembang setara dengan saudara-saudara mereka di wilayah barat,” tambahnya.
Subardi juga menekankan perlunya pengawasan terhadap penggunaan anggaran khusus untuk Papua yang selama ini telah disediakan oleh pemerintah pusat.
Meskipun Papua merupakan salah satu dari tiga wilayah di Indonesia yang mendapatkan dana alokasi khusus (DAK), efektivitas dan ketepatan penggunaan anggaran tersebut masih perlu dicermati secara serius.
Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI, Ida Fauziyah, menegaskan pentingnya peran aktif Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Papua Barat Daya.
“Papua Barat Daya adalah daerah yang kita semua tahu sangat kaya sumber daya alam. Harapannya, kekayaan ini bisa berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun faktanya, menurut data BPS, tingkat kemiskinan di Papua Barat Daya masih berada di atas rata-rata nasional, yaitu 16,96 persen. Ini jelas butuh intervensi dari pemerintah pusat,” ujar Ida dalam keterangan resminya.
Komisi VI DPR RI mendorong agar masing-masing BUMN menyusun peta jalan kontribusi yang konkret dan terukur untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di Papua Barat Daya.
Peta jalan tersebut, menurut Ida, menjadi alat penting untuk memastikan bahwa setiap program dan investasi BUMN berdampak langsung pada masyarakat, terutama di daerah terpencil dan tertinggal.
“Kami minta Telkom, PLN, dan BRI membuat roadmap kontribusi masing-masing untuk Papua Barat Daya. Ini bukan hanya soal kehadiran simbolis, tapi bagaimana mereka benar-benar hadir dan memberikan solusi atas persoalan-persoalan dasar masyarakat,” tegasnya.
Editor | TIM | PAPUA GROUP
Komentar