JAYAPURA | Koalisi Penegak Hukum Dan HAM Papua mendesak aparat penegak hukum segera melakukan pemeriksaan terhadap dugaan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kabupaten Puncak Papua, Propinsi Papua Tengah.
Koalisi yang terdiri dari LBH Papua, PAHAM Papua, ALDP, SKP KC Sinode Tanah Papua, SKP Fransiskan, Yadupa, Elsham Papua, LBH Papua Merauke, dan Kontras Papua ini mendesak Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia segera perintahkan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua dan Kepala Kejaksaan Negeri Nabire mengusut tindakan pemungutan liar (pungli) dalam penyaluraan Dana Bantuan Langsung Tunai di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak Papua.
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Putaran Pertama Cagub BTM Meraih Suara Terbanyak 269.970 Suara
Desakan ini terkait dengan beredarnya video adanya dugaan pungutan liar saat pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada Jumat, 18 Juli 2025 yang dilakukan oknum aparat keamanan (TNI-Polri). https://www.youtube.com/watch?v=cFed0-nQVtE
Atas dugaan tersebut, Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua mendesak Jaksa Agung, Kapolri dan Panglima segera mengambil tindakan tegas terhadap jajarannya.
“Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia segera perintahkan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua dan Kepala Kejaksaan Negeri Nabire Periksa Indikasi dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Langsung Tunai di Kabupaten Puncak Papua, Propinsi Papua Tengah”.
Koalisi juga meminta Presiden segera memerintahkan Menteri Sosial untuk memastikan pastikan Realisasi Dana BLT di Wilayah Konflik Bersenjata di Papua khususnya di Kabupaten Puncak Papua;
“Kapolri segera perintahkan Kapolda Papua Tengah dan Propam Polda Papua Tengah Periksa Oknum Polisi dalam Video Viral berjudul BLT di Beoga Kab. Puncak Papua Tengah #blt #dana”.
“Panglima TNI segera perintahkan Kogabwilhan dan Pangdam Cenderawasih Periksa Oknum TNI yang terlihat mapun yang tersebutkan dalam Video Viral berjudul BLT di Beoga Kab. Puncak Papua Tengah #blt #dana,” desakan Koalisi dalam siaran persnya.
Koalisi tersebut juga mendesak Gubernur Papua Tengah dan Bupati Kabupaten Puncak Papua segera Pastikan seluruh Warga Tidak Mampu di Kabupaten Puncak Papua mendapatkan Dana Bantuan Langsung Tunai.
Sesuai dengan tujuan Bantuan Sosial di Tahun 2025 difokuskan pada Masyarakat khususunya yang kurang mampu. Koalisi mendukung program tersebut mengingat masyarakat sipil yang menjadi pengungsi di daerah-daerha operasi keamanan, sangat membutuhkan BLT untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.
Melihat kondisi beberapa Kabupaten di Propinsi Papua Tengah yang dilanda Konflik Bersenjata antara TNI – POLRI melawan TPN-OPM yang berujung adanya Masyarakat Sipil yang menenjadi Pengungsi seperti yang terjadi di Kabupaten Puncak Papua dan Kabupaten Intan Jaya tentunya, maka sangat memerlukan bantuan langsung tunai (BLT) yang akan digunakan untuk membeli kebutuhan pangan.
Sebab mereka telah meninggalkan lahan Garapan mereka yang menjadi sumber pemenuhan pangan sehari-hari.“Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Puncak Papua dan Kabupaten lainnya di Propinsi Papua Tengah harusnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh Presiden Republik Indonesia”.
Editor | TIM | PAPUA GROUP
Komentar