JAYAPURA | Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan seluruh logistik untuk Pemilihan Suara Ulang (PSU) Gubernur dan Wakil Gubernur pada 6 Agustus 2025 mendatang telah berada di Kabupaten/Kota se Provinsi Papua.
Ketua KPU Provinsi Papua, Diana S Simbiak menjelaskan 772.695 Surat Suara PSU Papua berserta logistik lainnya telah didistribusi sejak 10 Juni 2025. Sebagian besar telah berada di gudang logistik 8 kabupaten dan Kota Jayapura.
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Putaran Pertama Cagub BTM Meraih Suara Terbanyak 269.970 Suara
“Untuk surat suara itu, kami (KPU) sudah distribusi semua sampai di kabupaten Pengiriman dari gudang logistik di tanggal 10. Sudah surat suara sudah dilipat dan dipaking dan sudah dikirim,”jelas Diana Simbiak kepada pers usai bertemu Pj Gubernur Papua, Agus Fatoni di Kantor Gubernur Papua, Kamis 10 Juli 2025.
Simbiak memastikan H-7 pelaksanaan PSU, seluruh surat suara sudah berada di gudang logistik distrik masing-masing kabupaten dan kota.
“Semua surat suara PSU sudah ada di kabupaten kota. Sesuai jadwal, H-7 surat suara tersebut akan didistribusi ke masing-masing distrik dan H-3 harus berada di TPS,”kata Simbiak.
Terkait pengiriman ke daerah-daerah terpencil yang sulit diakses dengan transportasi dan kondisi curah hujan yang cukup tinggi, Simbiak mengaku KPU Papua sudah melakukan mitigasi dan berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memantau cuaca di 9 kabupaten/kota guna mendukung pendistribusian logistik.
“Kita (KPU) sudah lakukan mitigasi dan berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau kondisi cuaca agar pengiriman logistik tepat waktu,”ujarnya.
ASN Netral di PSU Harga Mati
Masyarakat Papua dan insan pers diminta membantu Pemerintah Provinsi Papua mengawasi tahapan Pemilihan Suara Ulang (PSU) gubernur dan wakil gubernur yang tengah berlangsung.
Penjabat Gubernur, Agus Fatoni meminta pers melapor bila ada Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Provinsi Papua yang terlibat mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tertentu.
Pemprov Papua, kata Fatoni bakal menindak tegas ASN yang terlibat politik praktis sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kalau ada ASN yang tidak netral dan terlibat dalam PSU maka kita akan proses sesuai aturan yang berlaku. Kita proses sesuai dengan tingkat kesalahannya. Dipilah-pilah sesuai mekanisme yang ada, berjenjang. Diilaporkan ke Bawaslu, kemudian Sentra Gakummdu dan selanjutnya ke pemda melalui Inspektorat,“jelas Fatoni.
Ia menegaskan dibawah kepemimpinannya, netralitas ASN di PSU Papua wajib dan harga mati. “Yang tidak netral laporkan nanti kita akan proses. Memang tidak mudah, karena perilaku manusia (ASN) berbeda-beda makanya saya tegaskan netralitas ASN harga mati,”ucap Fatoni menambahkan Pemprov bakal gencar mengingatkan ASN dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi menggunakan hak pilihnya pada PSU 6 Agustus mendatang.
“Partisipasi masyarakat dalam pemilihan ini (PSU) sangat penting. Karena itu indikator utama PSU berhasil atau tidak. PSU sukses piliha partisipasi pemilih tinggi, berlangsung aman dan damai. Makanya saya mendorong tokoh agama, tokoh masyarakat untuk mengajak masyarakat kita pada tanggal 6 Agustus 2025 gunakan hak pilihnya dengan datang mencoblos di TPS masing-masing. Saya juga meminta teman-teman pers berkontribusi melalui media masing-masing termasuk di media sosial,”pinta Fatoni.
Dalam pertemuannya dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Papua, Kamis siang, Fatoni menyampaikan sejumlah arahan strategis mendukung kelancaran PSU diantaranya sosialisasi PSU secara masif.
Ia juga meminta KPU Papua memvalidasi data pemilih dan tahapan teknis dengan cermat dan dalam waktu dekat harus menggelar deklarasi Pilkada Damai yang melibatkan pasangan calon, Forkopimda, serta penyelenggara Pemilu.
Untuk debat pasangan calon, Pj Gubernur meminta disiarkan secara langsung melalu berbagi platform media sosial.
Editor | HANS AL | PAPUA GROUP
Komentar