WAMENA | Kerjasama Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan (Pemprov Papeg) dengan Meskapai Sriwijaya Air, melayani rute Wamena batal. Setelah kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan terkait subsidi sosial.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Papua Pegunungan Jimmy Yoku menjelaskan kerjasama dibatalkan karena usulan subsidi sosial yang diajukan Pemprov Papua tidak diakomodir meskapai dalam draft Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Putaran Pertama Cagub BTM Meraih Suara Terbanyak 269.970 Suara
Subsidi sosial yang dimaksud adalah pemberlakuan tarif khusus kepada tenaga guru, tokoh adat atau kepala suku, relawan sosial, mahasiswa dan masyarakat ketegori keluarga miskin, orang sakit serta disabilitas yang memerlukan layanan penerbangan dalam kondisi darurat untuk rute (dari dan ke) Wamena.
“Ini yang belum masuk dalam draft PKS oleh maskapai, sehingga itu menjadi dasar utama kami (Pemprov Papua Pegunungan) melakukan pembatalan atau penundaan kerjasama dengan Sriwijaya Air,”kata Jimmy Yoku menambahkan bahwa komunikasi antara kedua belah pihak juga kurang intens.
“Selain itu komunikasi dari Sriwijaya yang kurang Intens dengan kami atau kurang profesional sehingga terjadi miss komunikasi dengan Pemprov Papua Pegunungan,”ungkap Yoku, Senin malam, 7 Juli 2025 di Wamena.
Pembatalan kerjasama dengan meskapai Sriwijaya Air,kata Jimmy, telah dikaji dan dilaporkan ke Gubernur. “Senin 7 Juli 2025, kami telah menyurati ke Manajemen Sriwijaya Air untuk penundaan kerja sama.”
Seyogianya, kerjasama ini merupakan program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Papua Pegunungan John Tabo-Ones Pahabol yang dibiayai dari APBD setempat, dalam rangka memberikan keringanan biaya bagi masyarakat Papua Pegunungan mengakses layanan transportasi udara sekaligus sebagai terobosan Pemprov Papeg menekan inflasi.
“Kerja sama ini sangat baik, tetapi usulan yang kami berikan sesuai petunjuk bapak gubernur tidak diakomodir maka keputusan harus diambil (dibatalkan). Karena kerja sama ini menggunakan APBD sehingga harus ada keberpihakan kepada masyarakat,”jelas Jimmy.
Penawaran Sriwajaya Air
Dalam rancangan kerjasama antara kedua belah pihak, Sriwijaya menawarkan subsidi 100 seat (kursi kosong) yang wajib ditanggung Pemprov Papua Pegunungan.
“Subsidi 50 seat terbagi dalam penerbangan Wamena-Biak pulang pergi 30 seat, dan Wamena-Makassar 20 seat pulang pergi, sehingga total subsidi pulang pergi 100 seat,” ungkap Yoku.
Penawaran tersebut tidak menjadi masalah, hanya saja kata Yoku, usulan Pemprov Papua Pegunungan terkait tarif subsidi sosial tidak mendapatkan respon positif dari manajemen Sriwijaya Air.
“Kami tidak ingin subsidi penerbangan ini disalahgunakan sehingga masyarakat Papua Pegunungan tidak menikmati program tersebut,”katanya
Dengan batalnya kerjasama tersebut, Pemprov Papua Pegunungan akan berupaya mencari pola kerja sama yang lain guna membantu menekan angka kemahalan di wilayah Papua Pegunungan.
“Kami berharap masyarakat 8 kabupaten Papua Pegunungan untuk tetap bersabar dan terus memberikan dukungan kepada bapak guburnur dan wakil gubernur Papua Pegunungan sehingga bisa melakukan upaya pengendalian tingkat kemahalan dengan pola kerja sama lain,” tutupnya.
Hingga berita ini dipublish, belum ada keterangan resmi dari manajemen Sriwijaya Air.
Editor | HENDROL K | PAPUA GROUP
Komentar