JAYAPURA | Tiga daerah di Provinsi Papua dipastikan memenuhi syarat untuk penyelenggaraan program pendidikan unggulan pemerintah, Sekolah Rakyat (SR) tahap pertama. Ketiga daerah tersebut antara lain Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Biak Numfor.
Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Kemensos RI Regional VI Maluku-Papua, John H. Mampioper, G.DipDevPrac., M.Eng menjelaskan SR di Kota Jayapura berlokasi Balai Besar Kemensos Kamkey, Abepura sedangkan Sarmi dan Biak Nmfor berlokasi di Badan Diklat.
“3 lokasi SR di Tanah Papua tahap pertama Kota Jayapura berlokasi di Balai Besar Kemensos Kamkey, Biak Numfor berlokasi di Badan Diklat Biak Numfor) dan Sarmi juga sama di Badan Diklat Sarmi,”jelas Mampiorer kepada PAPUA TIMES, Sabtu.
Jhon mengatakan untuk Rombongan Belajar (Rombel) di ketiga daerah masing-masing 100 siswa dengan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). SR di Papua dirancang berpola asrama (boarding school), dan dikhususkan untuk siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu atau keluarga prasejahtera.
”Jumlah keseluruhan siswanya ditiga daerah ini sebanyak 300 siswa. Mereka bakal mendapat pembinaan didalam lingkungan sekolah dengan aman,”ujarnya.
Mampioper menambahkan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat telah menyediakan lahan seluas 100 hektare di Kampung Tamoge, Distrik Nikiwar, untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Diharapkan pembangunan SR disana dapat terealisasi.
Sementara itu di Provinsi Papua Pegunungan, SR yang awalnya diusulkan di SMA YPK Metanoia, Dekai, Kabupaten Yahukimo tidak memenuhi syarat sehingga tak dapat dilanjutkan untuk tahap I. “Dikarenakan tidak memenuhi syarat. rombelnya tidak terpenuhi,”tandas Mampioper.
Pemprov Papua Siapkan Lahan
Pemerintah Provinsi Papua pekan ini merilis areal di Kabupaten Jayapura yang berlokasi di Kampung Maribu, Distrik Sentani Timur, seluas 10 hektare sudah disiapkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Asisten I Setda Provinsi Papua Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Yohanes Walilo mengatakan lahan di Kampung Maribu tersebut milik pemerintah yang sebelumnya direncanakan menjadi lokasi pembangunan kampus IPDN. Namun karena rencana itu tidak terealisasi, lahan kini dialihkan untuk program Sekolah Rakyat.
Luas lahan di Maribu 12,5 hektar dan disiapkan 10 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat,” jelas Walilo saat meninjau Sekolah Rakyat tahap I Provinsi Papua di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Kampkey Tanah Hitam, Kota Jayapura.
Yohanes Walilo mengatakan seluruh pembiayaan pembangunan dan operasional Sekolah Rakyat akan ditanggung oleh pemerintah pusat. Karena itu, peran pemerintah daerah dibutuhkan terutama dalam penyediaan lahan.
Retret Kepala Sekolah Rakyat
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Selasa 17 Juni 2025, resmi membuka kegiatan Retret Kepala Sekolah Tahap 1 di Pusdiklatbangprof Kemensos di Jakarta Selatan.
Peserta retret sebanya 52 Kepala Sekolah Rakyat dari seluruh Indonesia yang berlangsung selama 5 hari sejak 16 Juni hingga 20 Juni 2025 di dua lokasi, yakni Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Profesi Margaguna serta Mako Resimen Arhanud 1/Falatehan Kodam Jaya, Jakarta. Para peserta diberikan materi mengenai Sekolah Rakyat, pendidikan karakter, dan kedisiplinan.
Mensos mengatakan Sekolah Rakyat hadir untuk memperluas pendidikan, menjamin pendidikan yang bermutu untuk anak keluarga miskin dan miskin ekstrem sehingga tidak ada yang tertinggal dalam pendidikan.
Retret ditutup Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono, Jumat 20 Juni 2025. Ia berpesan bahwa para kepala sekolah rakyat memiliki peran penting merancang masa depan anak-anak dari keluarga miskin, bukan sekadar pimpinan institusi.
“Kepala Sekolah Rakyat bukan hanya sekedar pimpinan institusi, tetapi juga arsitek perubahan sosial yang mampu merancang masa depan yang lebih cerah bagi generasi Indonesia,” kata Agus Jabo saat memberikan arahan dalam penutupan retret di Mako Resimen Arhanud 1/Faletehan Kodam Jaya, Jakarta.
Sekolah Rakyat merupakan gagasan dan amanah besar dari Presiden Prabowo Subianto. Program ini hadir sebagai jawaban atas tantangan kemiskinan ekstrem yang ada di Indonesia.
Sekolah Rakyat dengan konsep pendidikan berasrama ini bukan sekadar tempat belajar, tapi juga menjadi wadah membentuk karakter dan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda Indonesia.
Editor | HANS AL | RUMAINUM SIMSON
Dilarang mengutip, mengcopy atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi berita, foto dan karya jurnalistik lainnya tanpa izin tertulis dari redaksi PAPUA TIMES
Komentar