JAYAPURA | Layanan transaksi keuangan di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw Jayapura, Papua, membutuhkan inovasi. Untuk memperkuat sistem perdagangan lintas batas antara Indonesia dan Papua New Guinea (PNG).
Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, mengatakan inovasi tersebut untuk menopang transaksi ekonomi (keuangan) yang selama ini masih dilakukan secara manual. Inovasi dari manual ke digital harus dilakukan sehingga masyarakat Indonesia dan PNG bisa bertransaksi dengan aman.
Penukaran uang masih dilakukan manual. “Kalau alat tukarnya bisa langsung tersedia di sini, jauh lebih efisien dan aman. Kami harap sistem penukaran uang resmi difasilitasi,” ujar Ramses.
Kata Pj Gubernur Ramses Limbong, Pemprov Papua telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan perbankan nasional untuk membuka layanan keuangan di kawasan PLBN. Seperti pendirian Automatic Teller Machine (Anjungan Tunai Mandiri) atau sistem digital keuangan lainnya yang dapat memproses transaksi dua mata uang.
“Rupiah tetap digunakan di Indonesia, tapi kalau warga PNG bisa pakai kartu atau sistem tertentu, mereka tidak perlu repot tukar tunai,” tambahnya.
Skouw menjadi titik strategis perdagangan lintas negara di wilayah timur Indonesia. Aktivitas jual beli di kawasan itu didorong oleh pengunjung dari Papua Nugini setiap pekan.
Aset PLBN Skouw
Jumat 16 Mei 2025, Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) secara resmi menyerahkan pengelolaan aset pasar PLBN Skouw kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.
Pada penyerahan tersebut Pemprov Papua menghibahkan tanah di zona inti PLBN kepada BNPP sebagai aset tetap, lengkap dengan sertifikatnya.
Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, menegaskan, penyerahan aset ini bertujuan menata ulang kewenangan pengelolaan agar tidak tumpang tindih.
Ia juga menyampaikan komitmen Pemprov Papua untuk memanfaatkan pasar secara maksimal sebagai ruang ekonomi bagi warga perbatasan.“Pasar ini akan kami kelola langsung. Harapan kami, kawasan ini benar-benar tumbuh sebagai motor ekonomi,” kata Ramses.
Editor | TIM | PAPUA GROUP
Komentar