JAKARTA | Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) resmi membentuk MPR For Papua. Wadah ini dibentuk untuk menjadi perpanjangan tangan MPR dalam membantu pemerintah menyelesaikan persoalan-persoalan di Papua.
Ketua MPR, Ahmad Muzani menyampaikan bahwa seluruh anggota MPR yang berasal dari enam provinsi di Papua kini tergabung dalam wadah MPR for Papua. Wadah ini dibentuk untuk membantu pemerintah menyelesaikan persoalan-persoalan di Papua secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Putaran Pertama Cagub BTM Meraih Suara Terbanyak 269.970 Suara Sedangkan Cagub MDF Meraih 262.777 Suara
https://bit.ly/PapuaTMK-survey
Menurut Ahmad Muzani, MPR for Papua berada di bawah koordinasi Ketua Yorrys Raweyai. “Maksud diadakannya MPR for Papua ini adalah untuk mencari solusi dan menjadi perpanjangan bagi MPR guna membantu pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan Papua secara komprehensif, terutama dari sisi politik,” ujarnya usai pertemuan di ruang Ketua MPR gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025). Dalam pertemuan itu, Muzani menyerahkan surat keputusan (SK) pembentukan MPR for Papua untuk masa bakti 2025-2030.
Ahmad menegaskan, dalam pelaksanaan tugasnya ke depan, MPR for Papua akan aktif berdialog dengan berbagai pihak, khususnya pemerintah pusat. Tujuannya adalah untuk mendengar berbagai pandangan dan merumuskan langkah-langkah strategis demi mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.
Saat ini, Papua telah terbagi menjadi enam provinsi dengan enam gubernur dan pemerintahan provinsi masing-masing. Ahmad Muzani berharap, melalui pembentukan enam provinsi ini, rentang kendali antara masyarakat dan pemerintah bisa lebih diperpendek. “Ujungnya kami harapkan ada kemajuan modernisasi pelayanan dan kesejahteraan di tanah Papua lebih bagus lagi, termasuk di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat,” tambahnya.
Terkait tindak lanjut ke depan, Ahmad Muzani menyampaikan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan meminta Ketua Yorrys Raweyai untuk segera berkoordinasi dengan para menteri dan lembaga terkait. “Kami akan komunikasikan beberapa persoalan itu dengan menteri dan stakeholder yang menangani persoalan Papua,” tutupnya.
Keanggotaan MPR for Papua diisi oleh seluruh Anggota DPD dan DPR Dapil Tanah Papua. MPR for Papua ditujukan untuk membangun komunikasi dan mengoordinasikan penyelesaian persoalan-persoalan di Tanah Papua melalui mekanisme konstitusional di bawah naungan MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan.
Anggota DPD-RI asal Dapil Papua Tengah yang juga Ketua MPR FOR PAPUA, Yorry Raweyai mengatkan Forum MPR for Papua dirancang sebagai wadah komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) guna memperkuat sinergi dalam menangani isu-isu Papua.
“Hari ini saya bertemu dengan Ketua MPR RI, Bapak Ahmad Muzani, guna membahas langkah awal pembentukan MPR FOR PAPUA, forum strategis yang saya pimpin dan kami gagas bersama rekan-rekan se-Tanah Papua. Forum ini lahir dari kebutuhan mendesak akan ruang koordinasi dan komunikasi dalam menyelesaikan persoalan Papua secara menyeluruh, di bawah naungan MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan,”ujar Raweyai.
Dikemukakannya, MPR FOR PAPUA terdiri dari seluruh anggota MPR baik DPD maupun DPR yang berasal dari enam provinsi di Tanah Papua, yaitu Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
Dengan total 42 anggota, forum ini akan menjadi jembatan antara aspirasi rakyat Papua dan pemerintah pusat. “Ini adalah tanggung jawab besar yang kami emban, demi memastikan Papua mendapatkan keadilan, pembangunan, dan kesejahteraan yang setara dengan wilayah lain di Indonesia,”tandas Raweyai.
Editor | TIM | PAPUA GROUP
