JAKARTA | PAPUA TIMES- PT Freeport Indonesia (PTFI) melaporkan telah menyetor dana Rp 7,73 triliun untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berasal dari keuntungan atau laba bersih perusahaan sepanjang tahun 2024.
Setoran untuk daerah diterima Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Mimika sebagai daerah penghasil, dan kabupaten lain di Provinsi Papua Tengah.
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Putaran Pertama Cagub BTM Meraih Suara Terbanyak 269.970 Suara Sedangkan Cagub MDF Meraih 262.777 Suara
https://bit.ly/PapuaTMK-survey“Perusahaan senantiasa transparan dan akuntabel dalam menjalankan kewajibannya. Pembayaran bagian daerah dari keuntungan bersih merupakan bukti nyata komitmen perusahaan dalam berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah,” kata Presiden Direktur PTFI Tony Wenas dalam keterangan tertulisnya, Senin 21 April 2025.
Dana sekitar Rp7,73 triliun terbagi untuk pemerintah pusat Rp3,1 triliun dan pemerintah daerah Rp4,63 triliun. Tony merinci dana ke daerah terbagi untuk Pemerintah Provinsi Papua Tengah sekitar Rp1,16 triliun dan Pemerintah Kabupaten Mimika sekitar Rp1,92 triliun.
Sementara kabupaten lain di Provinsi Papua Tengah yakni Kabupaten Nabire, Paniai, Puncak, Puncak Jaya, Dogiyai, Deiyai, dan Intan Jaya masing-masing Rp221,2 miliar, sehingga total tujuh kabupaten lain di Provinsi Papua Tengah menerima sekitar Rp1,55 triliun.
Pada tahun 2024, secara keseluruhan penerimaan negara dalam bentuk pajak, royalti, dividen, dan pungutan lainnya mencapai lebih dari 4,6 miliar dolar AS atau setara dengan Rp79 triliun. Angka tersebut termasuk kontribusi ke daerah mencapai lebih dari Rp11,5 triliun.
Tony menambahkan, PTFI juga terus berkomitmen memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional melalui beragam program investasi sosial. Pada 2024, nilai investasi sosial PTFI mencapai lebih dari Rp2 triliun dan akan terus bertambah sekitar 100 juta dolar AS atau Rp1,5 triliun per tahun sampai dengan 2041.
“Keberhasilan PTFI sebagai perusahaan adalah ketika masyarakat di lingkungan sekitar area operasional meningkat taraf hidup dan kesejahteraannya. Kami percaya, tidak ada perusahaan yang berhasil di tengah masyarakat yang gagal. Kami akan terus tumbuh dan berkembang bersama masyarakat hingga selesainya operasi penambangan,” kata Tony.
Freeport Diingatkan Bagi Rata Dana Bagi Hasil
Sementara itu, para pemimpin dan tokoh intelektual Papua mendorong Pemerintah Pusat dan PT Freeport Indonesia duduk bersama dengan para gubernur se tanah Papua guna mereview kembali pembagian Dana Bagi Hasil (DBH).
Review DBH ini disampaikan Gubernur Papua Pegunungan, Jhon Tabo usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Jakarta.
Orang nomor satu di Provinsi Papua Pegunungan itu dengan tegas mengingatkan agar keuntungan PT Freeport Indonesia dibagi juga ke provinsinya (Papua Pegunungan).
Penegasan yang sama juga disampaikan tokoh intelektual La Pago Papua Pegunungan, Yohanes P Lani,S.Kom, K.PWK dan Paskalis Kossay. Keduanya meminta Pemerintah Pusat untuk mengevaluasi skema pembagian keuntungan PT Freeport Indonesia supaya seluruh masyarakat Papua bisa merasakan dampak dari keberadaan perusahaan ini demi meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).
“Dari sisi budaya Lapago dan Mepago adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Okelah, kalau dari sisi administrasi pemerintahan di pisahkan. Namun, dari sisi Pengelolaan sumber daya alam seperti yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Papua Pegunungan Bapak John Tabo mohon ada pembagian berapa persen ke kami di wilayah Papua Pegunungan (Lapago),”kata Yohanes P Lani kepada PAPUA TIMES.
Yohanes meminta PT.Freeport dan Pemerintah Pusat untuk jeli merespon dan memperhatikan aspirasi tersebut mengingat operasi tambang yang dilakukan PT Freeport telah berlangsung puluhan tahun dengan mengeruk isi perut bumi tanah Papua berupa emas, tembaga dan hasil tambang lainnya.
“Saya menilai pihak PT.Freeport dan Pemerintah Pusat dalam hal ini Bapak Menteri ESDM dan beberapa Menteri terkait harus jeli melihat hal ini,’ujar Yohane Lani.
Mantan Koordinator Kaukus Parlemen Papua di DPR RI, Paskalis Kossay menjelaskan secara georafis maupun sosial budaya masyarakat di wilayah Pegunungan merupakan satu kesatuan bagi dari Lapago maupun Meepago. Oleh karenanya, pembagian hasil keuntungan PT Freeport harus merata untuk seluruh masyarakat asli Papua.
Kata Kossay, Freeport Indonesia beroperasi diatas Tanah Papua untuk kepentingan kesejahteraan. Oleh karenanya pembagian hasil keuntungannya harus merata untuk seluruh masyarakat asli Papua yang berada di Papua Tengah, Papua Pegununungan dan seluruh Papua ( Papua Raya).
Editor | TIM | PAPUA GROUP
