OKSIBIL | PAPUA TIMES- Penjabat Sementara (Pjs) Bupati, Yohanes P. Lani, S.Kom,M.PwK, pekan ini melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan.
Dalam Sidak tersebut, ditemukan para Kepala OPD yang tidak disiplin dan tidak berada ditempat tugas. Masih banyak ASN juga yang tidak aktif bekerja.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Bupati Yohanes Lani memberi teguran keras kepada sebagian Kepala OPD maupun staf ASN yang indisipliner. Ia mengingatkan seluruh pimpinan OPD dan ASN se-Kabupaten Pegunungan Bintang untuk disiplin dan aktif bekerja melayani masyarakat mengingat tinggal satu bulan lagi memasuki akhir tahun.
Sidak yang kami lakukan ditemukan kepala-kepala (OPD) tidak hadir. Tidak masuk kantor, sehingga sebagai Pjs Bupati, kami memberikan teguran kepada mereka untuk segera aktif dan melayani. Segera menyelesaikan tugas-tugas yang belum selesai,”tegas Bupati usai sidak, Rabu 13 November 2024.
Bupati Yohanes menegaskan bahwa kinerja dan pelayanan disetiap OPD harus efektif dan efesien. Sebagaimana instruksi Presiden Prabowo Subianto pada Rakernas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Kamis, 7 November 2024.
Rakornas dengan tema “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia 2024” ini bertujuan untuk melakukan harmonisasi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mendukung program prioritas pemerintah.
Presiden Prabowo Subianto menekankan agar Pemerintah Provinsi, Kabupaten kota memaksimalkan kolaborasi dalam mengawal program pemerintah.
Ia juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran negara harus segera dilakukan agar lebih fokus untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Dispilin, etos kerja, disiplin kerja patut ditingkatkan. Evaluasi harus menjadi perhatian karena masih banyak belanja daerah yang tidak efektif. Baik dari segi perencanaan dimasa sebelumnya maupun kedepan.
OPD wajib melakukan efisiensi anggaran di sisa tahun berjalan 2024. Pasalnya, 30-40 persen belanja daerah yang tidak efisien. Banyak anggaran habis karena perjalanan dinas dan kegiatan rapat-rapat yang tidak terlalu penting.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatkan Rakornas oleh Kemendagri dihadiri 5.360 peserta dari berbagai instansi dan jajaran pemerintahan. Rakornas bertujuan untuk melakukan harmonisasi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mendukung program prioritas pemerintah.
“Hal ini bertujuan untuk mengoordinasikan dan mengharmonisasikan pemerintah daerah dan forkopimda serta instansi vertikal di daerah guna mendukung program prioritas serta arah kebijakan Bapak Presiden 5 tahun ke depan,” kata Mendagri.
“Jajaran Forkopimda dan instansi vertikal di kabupaten kota sebanyak 4.369 orang, 416 bupati, 98 wali kota, dan 38 gubernur,” lanjutnya.
Pelaksaan rakornas ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi dan kolaborasi antarinstansi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien serta kesiapan dalam menghadapi tantangan nasional di masa depan.
Editor | TIM REDAKSI