JAKARTA | PAPUA TIMES- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggelar `Focus Group Discussion` (FGD) bertajuk “Memantapkan Langkah Strategis Menuju Penetapan Papua sebagai Provinsi Olahraga” yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Papua di Hotel Sultan Jakarta, pada Kamis pekan kemarin, 27 Juli 2023.
FGD ini bertujuan untuk mencari format regulasi yang tepat dalam rangka mengimplementasikan provinsi olahraga Papua
Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Didik Suhardi mewakili Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjadi pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD) tersebut.
Didik menyampaikan, selain pendekatan formal berupa penyusunan regulasi yang harus terus diupayakan, langkah strategis pembentukan Provinsi Olahraga Papua juga harus dibarengi dengan pendekatan non-formal dalam bentuk gerakan masyarakat.
Hal itu disampaikan karena pendekatan gerakan masyarakat dinilai akan membantu keterbatasan pemerintah dalam menggelontorkan dana untuk pembentukan provinsi olahraga. Sebab menurutnya implementasi program itu akan memakan banyak anggaran di tengah kebutuhan lain yang tidak kalah penting dalam pembangunan sumber daya di Papua.
“Jika itu dikemas dalam bentuk gerakan, Insya Allah bisa jauh lebih cepat. Kalau hanya menerapkan pendekatan regulasi, setelah aturan terbit dikhawatirkan juga nanti akan berhenti di tengah jalan,” imbuhnya dikutip rilis resmi Kemenko PMK.
Didik menjelaskan upaya pembentukan provinsi olahraga melalui gerakan masyarakat mendorong terjadinya budaya olahraga dalam kehidupan masyarakat sehari-hari yang akan berlanjut dari generasi ke generasi.
Ia menilai jika hal itu sudah menjadi budaya, maka akan lebih mudah menghasilkan sumber daya yang baik dan memiliki nilai keberlanjutan.
Pembentukan provinsi olahraga di Papua ini merupakan bagian dari Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang bertujuan untuk meningkatkan budaya olahraga di masyarakat, meningkatkan kapasitas, sinergitas, dan produktivitas olahraga prestasi nasional, serta memajukan perekonomian nasional berbasis yang berbasis lahraga.
Selain itu, Didik juga menuturkan bahwa terdapat sejumlah aspek kunci untuk mendapatkan pengakuan dalam pembentukkan provinsi olahraga, diantaranya aspek ketersediaan infrastruktur, aspek penyelenggaraan event olahraga, aspek budaya dan penggiat olahraga, aspek capaian prestasi, serta tata kelola dan dukungan pentahelix.
“Sebagian aspek itu sudah dimiliki Papua, terlebih setelah Papua sukses menyelengarakan PON. Ini tinggal ditingkatkan melalui kolaborasi seperti dalam FGD ini,” ujar Didik.
Pasca penyelenggaraan PON XX Papua pada tahun 2021 lalu, Provinsi Papua memiliki banyak infrastruktur olahraga dan fasilitas penunjang lainnya dengan standar internasional. Terlebih menurut Didik, telah banyak juga atlet nasional dan internasional berprestasi yang lahir dari Tanah Cenderawasih itu.
Hadir pada FGD ini Plt. Asisten II Sekretaris Daerah Papua Suzana Wanggai, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Raden Isnanta, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restuardy Daud, serta sejumlah perwakilan lain dari Kantor Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Papua, dan akademisi dari Universitas Cenderawasih.
Editor | HASAN HUSEN
