JAYAPURA- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta untuk mengelola anggaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 secara transparan, profesional dan maksimal. Sesuai dengan dengan, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi dengan KPU Papua, lembaga penyelenggara pemilu itu dialokasikan anggaran Rp850 Milliar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, TEA Herry Dosinaen,S.IP,MKP kepada pers, Senin (09/10/2017) di Kantor Gubernur Papua mengatakan dengan anggaran tersebut, KPU Papua dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Diakui bahwa penambahan anggaran untuk KPU sudah sepakati.“Ada poin penyesuaian yang disepakati terkait penambahan anggaran, tapi kita harapkan semua berjalan sesuai harapan,”ungkap Sekda.
Pada kesempatan tersebut, Sekda juga menghimbau selurh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat di Papua untuk dapat mensukseskan pelaksanaan Pilkada Gubernur tahun depan dengan menjaga keamanan dan ketertiban daerah saat tahapan Pilgub.
Sebelumnya, KPU Papua menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilgub 2018 senilai Rp850 miliar. Penandatangan dilakukan pada Rabu (4/10) oleh Ketua KPU Papua Adam Arisoi dengan Kepala Bappeda Papua Muhammad Musa’ad mewakili Pemprov Papua, disaksikan pejabat dari Kementerian Dalam negeri.
Penandatanganan dilakukan dengan catatan, akan dilakukan penyesuaian sesuai kebutuhan riil lembaga penyelenggara Pilkada tersebut, yang dalam finalisasi akhir mencapai Rp1.031.129.308.680 dari 1.069.331.771.305.
Komisioner KPU Papua Izak Hikoyabi mengatakan alokasi dana dari Rp850 miliar, masih ada kekurangan sekitar Rp181.129.308.680. Kekurangan dana ini nantinya bakal diajukan ke Pemprov Papua, bila dana yang ada masih kurang.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua dan Kepolisian Daerah Polda (Polda) Papua. Penandatanganan NPHD ini dilakukan oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP,MH, Kapolda Papua, Irjen Pol. Boy Rafli Amar, Ketua Bawaslu Papua, Peggy Watimena dan dihadiri oleh Panglima XVII Cenderawasih, Mayjen TNI. George Elnadus Supit.
Dalam NPHD tersebut alokasi anggaran untuk penyelenggaraan Pilgub Papua mencapai Rp1,3 trilliun dengan rincian anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rp 850 milliar, Bawaslu Rp 250 milliar dan TNI/Polri Rp 230 milliar.
Gubernur Papua mengatakan penandatanganan NPHD merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung pelaksanaan Pilkada Gubernur Papua tahun 2018.Dia berharap pelaksanaan Pilgub dan Pilkada Bupati di 7 kabupaten dapat berlangsung aman.
Editor: HANS BISAY
Komentar