JAKARTA | Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengumumkan peluncuran program perumahan masif di wilayah Papua usai melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur se- Tanah Papua serta jajaran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu, 15 April 2026.
Menteri PKP menyampaikan bahwa program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo.
“Kami merencanakan peluncuran pada 27 April di Sorong dan diikuti serentak di enam provinsi di Papua. Program ini masif dan langsung bisa dijalankan,” ujar Menteri PKP dalam siaran pers, Jumat 17 April 2026.
Dalam program tersebut, pemerintah menargetkan pelaksanaan bedah rumah minimal 21.000 unit di wilayah Papua. Dengan total 42 kabupaten/kota di enam provinsi Papua, setiap daerah ditargetkan memperoleh minimal sekitar 500 unit rumah.
Selain program bedah rumah, Menteri Ara mengatakan pemerintah juga menghadirkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang menjadi terobosan baru untuk mendukung pembiayaan sektor perumahan. Program ini memberikan akses pembiayaan bagi pelaku usaha tanpa agunan dengan bunga rendah.
“Presiden Prabowo adalah presiden pertama yang membuat KUR perumahan tanpa jaminan. Bunganya hanya sekitar 6 persen per tahun. Harusnya tidak ada lagi rentenir di Papua,” ujar Menteri PKP.
Pemerintah juga meningkatkan kuota rumah subsidi menjadi 350.000 unit dari sebelumnya 220.000 unit. Selain itu, kebijakan terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait SLIK yang tidak menampilkan catatan kredit di bawah Rp1 juta diharapkan dapat mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah mengakses pembiayaan rumah.
Tak hanya itu, Menteri Ara mengungkapkan, Kementerian PKP juga akan melakukan penataan tiga kawasan kumuh di Papua, yakni di Jayapura, Papua Selatan, dan Sorong. Seluruh program tersebut dijalankan berbasis data statistik yang disiapkan oleh BPS.
“Dengan data dari BPS, program negara bisa berjalan berdasarkan keadilan dan penelitian sehingga hasilnya lebih tepat sasaran,” kata Menteri PKP.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa program perumahan di Papua menjadi langkah besar pemerintah dalam mengatasi persoalan hunian masyarakat. “Problem perumahan di Papua cukup signifikan. Banyak yang belum punya rumah ataupun tinggal di rumah tidak layak huni,” ujar Mendagri.
Ia juga menyampaikan bahwa program bedah rumah yang diinisiasi Menteri PKP merupakan program terbesar yang pernah dilakukan di Papua. “Belum pernah ada program sedemikian masif, minimal 21.000 bedah rumah di Papua,” kata Tito.
Menurutnya, program tersebut sangat membantu pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan anggaran. “Kalau mengandalkan APBD daerah tentu sangat sulit. Oleh karena itu kami menyampaikan apresiasi tinggi kepada Menteri PKP atas program perumahan yang sangat signifikan di Papua,” tambahnya.
Menteri Dalam Negeri menyebutkan, permasalahan perumahan di Papua masih cukup tinggi lantaran banyak masyarakat yang belum memiliki rumah ataupun tinggal di rumah tidak layak huni.
“Ini Pak Menteri PKP punya program yang sangat luar biasa, baik rumah subsidi maupun bedah rumah dan lain-lain. Bahkan untuk yang bedah rumah ini, tadi minimal dia mengalokasikan 21.000 [rumah di wilayah Papua],” ujar Mendagri.
Ia mengakui, sebelumnya belum pernah ada program perumahan yang masif seperti yang dilakukan oleh Kementerian PKP saat ini. Bahkan, Kementerian PKP juga memiliki program khusus untuk daerah perbatasan, termasuk di wilayah Papua.
Papua memiliki enam provinsi dan 42 kabupaten/kota. “Kalau kita secara mudah-mudah aja ya, 21.000 dibagi 42 kabupaten/kota kan lebih kurang hampir 500. Itu berapa biaya yang harus dikeluarkan APBD setiap kabupaten/kota yang ada di sana?” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga meluncurkan terobosan baru berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang memberikan akses pembiayaan bagi pelaku usaha tanpa agunan dengan bunga rendah sekitar 6 persen per tahun.
Pemerintah turut meningkatkan kuota rumah subsidi secara nasional menjadi 350.000 unit dari sebelumnya 220.000 unit.
Di sisi lain, kebijakan terbaru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang tidak menampilkan catatan kredit di bawah Rp1 juta diharapkan dapat mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah mengakses pembiayaan perumahan.
Tidak hanya pembangunan dan pembiayaan, Kementerian PKP juga akan melakukan penataan kawasan kumuh di tiga wilayah, yakni Jayapura, Papua Selatan, dan Sorong. Seluruh program ini akan dijalankan berbasis data statistik yang disiapkan oleh Badan Pusat Statistik agar lebih tepat sasaran.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa program perumahan ini didukung dengan data statistik yang komprehensif, mulai dari backlog kepemilikan rumah, data rumah tidak layak huni, hingga data tunggal sosial ekonomi nasional berbasis by name by address. “Kami mendukung program perumahan dengan data statistik agar intervensi kebijakan lebih tepat sasaran,” ujar Amalia.
Berdasarkan data BPS, wilayah Papua masih memiliki angka rumah tidak layak huni yang cukup tinggi, terutama di Papua Pegunungan dan Papua Tengah. “Papua Pegunungan memiliki persentase rumah tidak layak huni tertinggi sekitar 89 persen, sedangkan Papua Tengah sekitar 67 persen,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa Kota Sorong dipilih sebagai lokasi peluncuran karena memiliki jumlah rumah tidak layak huni tertinggi di wilayah Papua Barat Daya.
“Kota Sorong memiliki jumlah rumah tidak layak huni tertinggi di Papua Barat Daya, sehingga menjadi lokasi peluncuran program,” kata Amalia.
Editor | HASAN HUSEN | PAPUA GROUP
Comment