JAKARTA | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Jumat 10 April 2026, di Jakarta, menerima Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan beserta jajaran.
Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga menegaskan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan terus menjadi fokus Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan kepastian hukum.
Dalam konteks tersebut, diperlukan sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan secara legal, aman, dan memberikan nilai tambah bagi daerah.
“Kita perlu mendorong solusi yang komprehensif, baik dari sisi penegakan hukum dan juga memastikan masyarakat memiliki ruang untuk berusaha secara legal, aman, dan berkelanjutan,” ujar Menko Airlangga dalam keterangan resminya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Dominggus menyampaikan sejumlah perkembangan di daerah, termasuk dinamika aktivitas pertambangan emas oleh masyarakat yang berkembang di sejumlah wilayah, termasuk di kasawan aliran sungai, lereng, hingga perbukitan.
Aktivitas tersebut memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, namun di sisi lain juga menghadapi berbagai tantangan, antara lain aspek legalitas, kesesuaian tata ruang, kehutanan, serta perlindungan masyarakat adat.
Isu tersebut menjadi salah satu perhatian bersama yang memerlukan koordinasi lebih lanjut antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menyiapkan berbagai langkah regulasi, termasuk penyusunan peraturan turunan dari Undang-Undang Otonomi Khusus.
Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih memerlukan percepatan, khususnya dalam penyelesaian regulasi teknis dan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga.
Menanggapi hal tersebut, Menko Airlangga menekankan bahwa Pemerintah akan terus mendorong penguatan sinergi lintas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam merespons berbagai dinamika di lapangan, dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan, kepastian hukum, serta kesejahteraan masyarakat.
“Nanti kita koordinasikan dengan kementerian terkait seperti ESDM, Lingkungan Hidup, dan Tata Ruang, agar ada kepastian langkah dan kesiapan regulasi yang dapat segera ditindaklanjuti,” imbuh Menko Airlangga.
Selain isu pertambangan rakyat, pertemuan juga membahas kondisi ekonomi Papua Barat yang menunjukkan kinerja positif, dengan pertumbuhan mencapai 6,46% pada tahun 2025 yang didorong oleh sektor industri pengolahan dan pertambangan. Pemerintah memandang potensi sumber daya alam di Papua Barat perlu dikelola secara optimal agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Editor | HASAN HUSEN | PAPUA GROUP
