Oleh: Paskalis Kossay | Mantan Anggota DPR-RI
Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tinggal hitungan hari. Tepatnya tanggal 6 Agustus 2025, masyarakat Papua akan memilih seorang Gubernur dan Wakil Gubernur baru dari dua pasangan calon yang sedang bertarung, yaitu paslon nomor urut 1 BTM-CK, dan paslon nomor urut 2 MDF-AR.
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Putaran Pertama Cagub BTM Meraih Suara Terbanyak 269.970 Suara
Kedua pasangan calon tersebut adalah tokoh terbaik orang asli Papua. Masing-masing memiliki peluang menang dan kalah tergantung pada suara rakyat Papua yang akan menentukan hak pilihnya pada hari H 6 Agustus 2025.
Masyarakat Papua akan menilai kedua pasangan calon ini, siapa yang menawarkan janji-janji kampanye yang bersifat ideologis normatif dalam menjawab tantangan pembangunan dengan siapa yang mengumbar janji-janji kampanye yang bersifat pragmatis tidak menyentuh tantangan kebutuhan pembangunan masyarakat Papua hari ini.
Plus – minus integritas wawasan, konsep dan kepribadian dari kedua pasangan calon sudah dicermati baik oleh calon pemilih masyarakat Papua selama putaran kampanye dua bulan belakangan ini. Saat ini hari-hari dimana para calon pemilih akan dapat memastikan pilihan yang tepat diantara kedua pasangan calon.
Saat-saat ini agak riskan bagi kedua pasangan calon. Jika salah bertingkah atau salah mengusung isu kampanye baru yang kontraproduktif dengan harapan masyarakat pemilih, akan divonis pilihannya kepada pasangan lain. Karena itu harus lebih hati-hati dan penuh pertimbangan baik ketika mengusung isu-isu kampanye pada hari-hari menjelang hari H ini.
Posisi Gubernur Papua sebuah Prestise
Siapapun yang akan terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur pada PSU nanti, posisi Gubernur Papua sangat strategis dalam konteks geopolitik kepentingan nasional ditanah Papua.
Provinsi Papua sebagai provinsi induk yang menghadirkan 5 ( lima ) provinsi baru dengan memilki karakteristik dinamika permasalahan yang berbeda-beda , namun satu hal yang mendasar adalah ditanah Papua berada didalam kerangka otonomi khusus yang merupakan satu kesatuan konsep, program maupun anggaran Otsus.
Oleh karena itu, Papua sebagai provinsi induk, masih merupakan barometer politik kebijakan pembangunan daerah pada semua provinsi se-tanah Papua. Oleh sebabnya maka siapapun terpilih menjadi gubernur Papua, dia harus mampu menjamin stabilitas politik daerah se-tanah Papua.
Mampu memainkan peran strategis dalam kepentingan pembangunan daerah searah dengan konsepsi Otonomi Khusus Papua , dimana orang Papua adalah satu kesatuan secara ekonomi, sosial budaya , pertahanan keamanan dan hak-hak dasar masyarakat Papua.
Secara politik administrasi pemerintah berbeda-beda, namun dalam kerangka otonomi khusus dan kepentingan geopolitik serta geostrategis nasional, seluruh Tanah Papua harus dikendalikan dari satu titik pengendali yang berpusat di Dok II Kantor Gubernur Jayapura.
Oleh sebab itu, momentum pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua dalam PSU ini, merupakan momentum yang strategis , memilih seorang gubernur yang memiliki visi jauh kedepan, membawa papua sebagai provinsi barometer untuk seluruh tanah Papua.
Dari Dok II Jayapura dalam frekwensi yang sama, seluruh tanah Papua bergerak menuju satu tujuan membangun masyarakat Papua yang sejahtera baik secara lahir dan bathin.
Tujuan kesejahteraan masyarakat akan tercapai , apabila para pemimpin setanah Papua bersatu membentuk satu visi bersama untuk kemajuan bersama. Konsep kebersamaan ini harus muncul dari gubernur Papua sebagai provinsi induk yang memiliki legitimasi bantalan undang-undang otonomi khusus.
Semoga Tuhan menjawab pada PSU 6 Agustus 2025 nanti, kita segera memiliki seorang gubernur yang visioner, ideologis dan memiliki kapasitas kepemimpinan menyatukan seluruh kepentingan Papua menjadi satu kesatuan , tidak membeda-bedakan asal daerah, suku dan agama.***
