OPD Diinstruksikan Genjot Anggaran

JAYAPURA | PAPUA TIMES- Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua diinstruksikan untuk memaksimalkan penyerapan anggaran di masing-masing instansinya, mengingat waktu efektif penyelenggaraan pemerintahan yang tinggal sebulan lebih.

Instruksi itu disampaikan Penjabat Sekertaris Daerah (Sekda) Derek Hegemur,SH,MH di Jayapura.

“Saya akan mengkoordinasikan setiap OPD untuk menggenjot penyarapan APBD 2023. Tujuannya agar belanja program atau kegiatan dapat terserap baik sesuai harapan masyarakat,”ungkap Hegemur.

Ia mengatakan bakal berkoodinasi dengan para kepala daerah di kabupaten dan kota untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat jelang akhir tahun anggaran 2023.

Selain itu, Hegemur juga membina ASN dan menjaga netralitas jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun resmi melantik Derek Hegemur sebagai Penjabat Sekda Papua, Jumat (20/10/2023) siang, di lantai 9, Kantor Gubernur Dok II, Kota Jayapura.
Pelantikan Derek Hegemur yang sebelumnya menjabat Asisten Bidang Umum Sekda Papua, sesuai Perpres No. 3/2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah dan Surat Mendagri No.100.2.2.6/55.55/SJ tanggal 17 Oktober 2023.

“Saat ini sudah memasuki tahun politik Pemilu 2024 yang tahapannya sudah mulai. Untuk itu saya berharap (Penjabat Sekda Papua beserta) seluruh ASN di Papua bisa menjaga netralitas dan bisa menciptakan situasi yang kondusif di tengah masyarakat,” terang Ridwan saat menyampaikan sambutan.

Hegemur memastikan siap mengawal netralitas ASN pemerintah provinsi, disamping tugas pokok menjadi motor penggerak SKPD dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

Ia pun mengajak ASN Pemprov Papua untuk tak terlibat dalam politik praktis sebab berpotensi terkena sanksi. “Menjadi ASN berarti yang bersangkutan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dengan tidak ikut larut dengan situasi (Pemilu) hari ini”.

“Intinya karena ini sudah di tahun politik, imbauan atau harapan saya bahwa ASN harus jaga netralitas. Apakah ada sanksi? ASN itu bekerja ada pedoman, panduan dan norma. Karena supaya Pemilu berjalan lancar dan baik itu ASN lokomotifnya,” tegasnya.

Editor | M YESAYA

Komentar