Pemprov Papua Tengah Dukung Pembentukan Lumbung Sosial

NABIRE | PAPUA TIMES- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah mendukung pembentukan Lumbung Sosial yang dipelopori Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos-RI).

Lumbung Sosial merupakan bangunan permanen sebagai tempat penyimpanan dan persediaan barang-barang kesiapsiagaan penanggulangan bencana seperti tenda, makanan siap saji, makanan bayi, genset, alat pemurnian air, termasuk pompa air dan tandon dan lainnya.

SIAPA CALON GUBERNUR PAPUA 2024-2029, PILIHAN ANDA
  • Add your answer
Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Penjabat Sekertaris Daerah Provinsi Papua Tengah Anwar Harun Damanik S.STP., MM mengatakan Lumbung Sosial akan ditempatkan di Kabupaten Nabire dan Dogiyai dalam rangka mengantisipasi bencana alam ataupun bencana sosial.

Diharapkan kedepan, Lumbung Sosial dapat dibangun di setiap kabupaten. “Pertama kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari Balai Besar Kemensos RI Regional VI Papua-Maluku dan kami telah berkomunikasi, urgensi adanya lumbung sosial dalal rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat bila terjadinya bencana alam ataupun bencana sosial,” ungkap Pj Sekda Anwar Damanik usai pertemuan dengan Kepala Balai Besar Sosial Republik Indonesia Regional VI Papua Maluku, Jhon H Mampioper, Selasa (24/10/2023) diruang rapat Sekda Provinsi Papua Tengah.

Menurut Damanik, pembentukan Lumbung Sosial di Kabupaten Nabire dan Dogiyai sangat tepat karena kedua daerah merupakan pintu masuk di Provinsi Papua Tengah dan terhubung dengan kabupaten-kabupaten seperti Deyai, Dogiyai, Paniai dan Intan Jaya. Pintu masuk berikutnya melalui Timika menuju Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya.

Kabupaten Dogiyai juga tepat karena beberapa waktu belakangan terus terjadi konflik sosial yang banyak masyarakat menjadi korban. “Kami sangat senang dan berharap nantinya ada disetiap Kabupaten Lumbung Sosial ini sehingga begitu ada bencana dapat langsung teratasi dengan baik,” katanya.

Sejumlah daerah di Papua Tengah sering terjadi bencana alam dan bencana sosial seperti Kabupaten Puncak yang terjadi hujan es, dan kabupaten lainnya rawan konflik atau bencana sosial apalagi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu).

“Tahun depan itu kita mengalami kondisi dampak sosial yang akan meningkat tajam yang diakibatkan konsentrasi Pemilu baik pemilihan legislatif, presiden dan Pilkada sehingga sangat rawan konflik. Kita berharap ini tidak ada masyarakat menjadi korban. Namun bila ada korban maka itu menjadi kewajiban kita pemerintah dalam memberikan bantuan sehingga bila ada lumbung sosial di setiap kabupaten maka akan sangat membantu,”tegasnya.

Kepala Balai Besar Sosial Republik Indonesia Regional VI Papua Maluku, Jhon H. Mampioper mengapresiasi Pemprov Papua Tenah yang mendukung pembentukan lumbung sosial di Nabire dan Dogiyai.

Kata Jhon, latar belakang pentingnya Lumbung Sosial ini karena Papua Maluku rawan bencana gempa bumi, tsunami dan lainnya termasuk bencana sosial. Oleh karena itu, pembentukan lumbung sosial di 4 provinsi daerah otonom baru untuk mempercepat dan distribusi logistik bantuan kepada korban bencana alam maupun sosial.

Salah satu contoh kasusnya bencana alam cuaca Ekstrim di Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah pada bulan Juni 2023.

“Lumbung sosial ini penting sekali dalam rangka antisipasi respon bencana bagi korban bencana yang terjadi di Papua seperti bencana alam banjir, longsor dan bahkan bencana non alam yang sering terjadi dibeberapa tempat,”pungkas Jhon Mampioper.

Editor | TIM