JAKARTA | PAPUA TIMES- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak seluruh komponen bangsa berpartisipasi menyukseskan Pemilu 2024. Pasalnya, pesta demokrasi tersebut memiliki kompleksitas tersendiri karena dilaksanakan secara serentak dengan rentang waktu yang berdekatan, wilayah yang luas, geografis yang beragam, serta melibatkan jumlah pemilih yang besar.
“Pemilu adalah pesta demokrasi terbesar yang akan menjadi bukti kematangan demokrasi Indonesia dan sekaligus menjadi titik penentuan masa depan bangsa. Ini sebagaimana penyampaian Presiden Joko Widodo bahwa 2024 adalah momen politik yang sangat penting, karena Indonesia menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar dan secara serentak dalam tahun yang sama. Ini pekerjaan besar yang sangat menentukan masa depan bangsa dan negara,”ungkap Kapolri saat memimpin apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata 2023-2024.
Kapolri memastikan jajarannya siap bersinergi dengan TNI dan seluruh stakeholder terkait memastikan seluruh tahapan Pemilu 2024 berjalan aman dan lancar. “Apel gelar pasukan ini merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarpras Operasi Mantap Brata 2023-2024, sehingga Pemilu 2024 diharapkan dapat terselenggara dengan aman dan lancar,”kata Sigit dalam amanatnya.
Dalam rangka mengamankan Pemilu 2024, Polri didukung TNI, kementerian/lembaga, instansi terkait dan mitra Kamtibmas lainnya menggelar Operasi Mantap Brata Tahun 2023-2024.
Operasi ini dilaksanakan selama 222 hari sejak 19 Oktober 2023 hingga 20 Oktober 2024 yang diikuti oleh 261.695 personel di seluruh Indonesia guna mengamankan seluruh tahapan pemilu.
Polri membentuk pola pengamanan sistem wilayah atau zonasi bagi personel Korps Brimob Polri dan Dalmas Nusantara, dimana untuk Korps Brimob Polri terbagi dalam 4 wilayah sedangkan untuk Dalmas Nusantara terbagi dalam 7 zonasi.
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merilis lima daerah rawan yang telah dipetakan dalam kesiapan Pemilu serentak 2024. “Sulawesi Utara, Jawa Barat, Maluku Utara, DKI Jakarta, dan Papua,” ujar Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja.
Bagja menerangkan bahwa, daerah otonomi baru di Papua juga sangat mendapat perhatian. Sebab, pemilihan yang masih menggunakan Noken serta keberadaan penyelenggara pemilu masih baru di sana.
Bawaslu juga memetakan kerawanan di media sosial. Tak dipungkiri, terdapat dua daerah yang paling banyak memproduksi konten negatif dan hoaks pemilu. “Jawa Barat dan DKI Jakarta,” ungkap Bagja.
Kabag Anev Robinops Sops Polri Kombes Pol. Muhammad Firman merinci, untuk kategori sangat rawan, ada dua provinsi yakini Provinsi Papua dan Provinsi Sulawesi Utara.
“Lalu Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Aceh Utara,” ujar Kombes Pol. Firman.
Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri mengatakan terdapat 12 kabupaten masuk dalam kategori rawan konflik selama pelaksanaan Pemilu 2024.
Kabupaten yang masuk dalam daftar rawan konflik antara lain Intan Jaya, Dogiyai, Deiyai, Puncak, Nduga, Lanny Jaya, Puncak Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Jayawijaya, Tolikara, dan Yalimo.
Kapolda Papua Barat, Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga mengatakan, kekuatan personel Polri di wilayah hukum Polda Papua Barat saat ini sebanyak 7.421 orang.
Personel tersebebut akan ditempatkan pada daerah yang dinilai tingkat kerawanannya tinggi. Mengingat Provinsi Papua Barat masuk dalam daftar wilayah rawan pemilu dengan peringkat kelima.
Pangdam XVIIIKasuari, Mayjen TNI Ilyas Alamsyah Harahap, menyatakan siap mobilisasi personelnya, untuk membantu Polri dalam pengamanan Pemilu Tahun 2024.
Editor | HASAN HUSEN
Komentar