Kemensos Diminta Validasi Data RTM Penerima SBT

JAYAPURA | PAPUA TIMES- Kementerian Sosial (Kemensos) diminta untuk melakukan validasi dan verifikasi data Rumah Tangga Miskin (RTM) calon penerima Set Top Box (STB) gratis. Pasalnya, data Kemensos belum terperinci (gelondongan).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Jayapura, Gustaf Griapon,ST mengakui data dari Kemensos masih gelondongan sehingga perlu ada validasi dan verifikasi RTM di daerah (kabupaten/kota).

SIAPA CALON GUBERNUR PAPUA 2024-2029,PILIHAN ANDA?

View Results

Loading ... Loading ...

“Data yang dari Kemensos masih gelondongan. Hanya menyebutkan besarannya saja sedangkan data terperinci belum kita terima. Padahal untuk membagi STB ke masyarakat kurang mampu, kita butuhkan data RTM yang valid,”ungkap Griapon,Jumat (1/07/2022).

Dengan kondisi tersebut, kata Kadiskominfo Griapon, perlu ada koordinasi antara Diskominfo dan Dinas Sosial untuk validasi data RTM dengan melibatkan kepala distrik (camat), kepala kelurahan dan kepala kampung. “Makanya perlu ada koordinasi yang baik sehingga data RTM benar-benar valid,”ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Diskominfo Provinsi Papua Jeri A Yudianto,S.Kom, yang hinggkini belum mendapatkan data valid terkait RTM penerima STB di Provinsi Papua. Data tersebut masih menunggu dari para bupati dan walikota melalui dinas terkait. “Sy belum dapat up date validasinya,”ungkapnya.

Menurut Jeri, mekanisme data RTM ditentukan kepala daerah (bupati dan walikota) melalui Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) yang dikeluarkan Dinas Sosial setempat.

“Mekanismenya nanti bupati walikota akan menetapkan DTKS dengan persyaratan tertentu diantaranya yakni Keluarga tersebut harus punya TV yang menerima jangkauan Telesterial, Satu Kelaurga menerima 1 STB dan Keluarga Penerima menyatakan bersedia menggunalan STB,”jelas Jeri.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate meminta perusahaan penyelenggara multipleksing (MUX) berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait lainnya.

Terutama dalam distribusi bantuan Set-Top-Box (STB) bagi keluarga miskin. Menurut dia, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan penyelenggara multipleksing sangat dibutuhkan untuk mempercepat pelaksanaan ASO.

Menurut Johnny, koordinasi yang ketat diperlukan. Salah satunya berkaitan dengan ketersediaan data penerima yang sangat krusial. Menkominfo menilai apabila hal itu telah dilaksanakan maka digitalisasi penyiaran nasional akan menjadi mudah.

Johnny menyatakan, saat ini seluruh perangkat televisi yang dimiliki masyarakat belum sepenuhnya digital. Oleh karena itu, Pemerintah mengambil kebijakan untuk menyediakan perangkat STB agar perangkat televisi analog atau tabung dapat menerima layanan siaran televisi digital.

Editor | HANS BISAY

Komentar