JAYAPURA | PAPUA TIMES- Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) meminta Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) lebih intensif untuk sosialisasi migrasi tv digital.
Dalam Rapat Paripurna DPRP, Selasa (28/6/2022) di Gedung Dewan, Imbi, Jayapura, para wakil rakyat meminta Diskominfo intens membangun kerjasama dengan pimpinan daerah (bupati dan walikota) guna menopang program pemerintah.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Papua, Kristina RI Luluporo, SIP mengatakan program pemerintah terkait digitalisasi siaran TV atau migrasi TV Analog ke Digital Analog Switch OFF (ASO) perlu didukung semua stakeholder sehingga program tersebut tercapai serta tepat sasaran.
“Program-program pemerintah untuk kebutuhan informasi publik perlu ditingkatkan, “ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyharu dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Komunikasi dan Informatika di Kompleks Parlemen, Jakarta menilai pemerintah perlu sosialisasi program TV Digital secara masif dan perlu dukungan anggaran.
“Masalah sosialisasi ini perlu ditingkatkan agar tidak salah persepsi di tengah masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan, dirinya beberapa kali melakukan kegiatan reses, masyarakat masih belum mengerti terkait program ASO yang dijalankan Kominfo. Menurutnya, masih ada persepsi bahwa program tersebut berbayar tiap bulan sehingga masyarakat merasa terbebani.
“Masyarakat awalnya ‘dihantui’ informasi bahwa harus bayar tiap bulan karena banyak tidak mengerti terkait program ASO ini. Justru saya khawatir masyarakat resah sehingga ketika saya jelaskan, mereka baru mengerti,” jelasnya.
Abdul Kharis sendiri tidak khawatir terkait masyarakat yang akan mendapatkan set top box, karena akan mendapatkan dari penyelenggara lembaga penyiaran maupun dari pemerintah.
Menurut Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, yang patut dikhawatirkan adalah banyak di kalangan masyarakat yang belum sadar terkait adanya kebijakan peralihan siaran televisi analog ke digital.
Karena itu ia menyarankan agar Kominfo gencar melakukan sosialisasi terkait program ASO tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk menciptakan kegaduhan apalagi menjelang Pemilu 2024.
Editor | HANS BISAY
