JAYAPUA | PAPUA TIMES- Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mendorong pemerintah pusat untuk segera mengalokasikan anggaran penyelesaian pembangunan Bandar Udara (Bandara) baru Nabire yang berada Kampung Karadiri, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, Papua.
Anggota DPR Papua, Thomas Sondegau, ST mengatakan keberadaan bandara ini sangat penting karena menghubungkan kabupaten-kabupaten yang berada di wilayah Meepago. Oleh karena itu, dia mengajak semua pihak untuk mendorong penyelesaian pembangunan bandara tersebut.
Thomas juga berharap dengan tuntasnya pembangunan bandara tersebut pada tahun ini maka pembangunan jalan menuju bandara dapat segera dikerjakan tahun depan.
Sebelumnya, Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire, Salmon Pigai mendesak pemerintah pusat untuk segera menyediakan anggaran untuk penyelesaian bandara baru Kabupaten Nabire.
Pasalnya, jika tidak ada dana maka proyek strategis senilai Rp850 milliar yang dibiayai Pemerintah Pusat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera (APBN) berpotensi mangkrak (tidak berfungsi).
Pigai mengatakan progress pembangunan Bandara baru Nabire yang terbagi dalam dua bagian yakni pertama pembangunan sisi udara dan pembangunan sisi darat. Pembangunan sisi udara terdiri dari landasan pacu (run way) sepanjang 1600 meter x 30 meter, landas hubung (taxi way), Apron (landasan parkir pesawat), marka dan rambu sisi udara telah terbangun.
“Dari hasil pantauan, untuk sisi udara sudah terbangun runway dan taxi way. Hanya Apron saja yang belum tuntas dari 600 meter yang direncanakan, sampai sekarang baru 367 meter yang sudah dicor beton sedangkan sisanya 233 meter belum dikerjakan,”kata Pigai.
Sedangkan pembangunan sisi darat yang meliputi menara pengawas lalu lintas penerbangan atau tower bandara (tower ATC), terminal penumpang, gudang kargo, bangunan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PKP-PK), gedung genset/main power house, bangunan administrasi/perkantoran dan hanggar, jalan masuk (access road), tempat parkir kendaraan bermotor belum rampung.
“Tower ATC belum ada, kemudian stasiun bahan bakar avtur pertamina juga belum ada, sedangkan bangunan terminal penumpang, kargo, PKP-PK, perkantoran, gedung genset dan lainnya masih dikerjakan. Makanya kalau tahun ini tidak ada dana untuk kelanjutan pembangunannya maka proyek ini berpotensi gagal,”ungkapnya.
Oleh karena itu, Pigai meminta Presiden Jokowi, Menteri Perhubungan dan kementerian terkait untuk menuntaskan pembangunan Bandara Nabire tahun ini dengan mengalokasikan dana melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) tahun 2022.
Keberadaan Bandara baru Nabire sangat strategis. Dengan panjang runway 1600 meter, bisa di darati pesawat jenis ATR dan mendukung pelayanan penerbangan di kabupaten-kabupaten di kawasan pembangunan Meepago, Lapago dan Saireri Papua diantaranya Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Yapen, Kabupaten Waropen dan kabupaten-kabupaten lainnya.
“Bandara baru Nabire diproyeksikan kedepan untuk didarati pesawat Boeing. Makanya pemerintah harus tuntaskan pembangunannya. Kalau tuntas tahun ini maka pesawat ATR bisa masuk (mendarat) dan kedepan ditambah lagi panjang run way sehingga pesawat berbadan lebar seperti boeing bisa juga masuk ke Nabire,”tandas Salmon Pigai.
Editor | HANS BISAY
