KENENYAM | PAPUA TIMES- Pasca penembakan Parunus Lokbere, pemuda berumur 16 tahun oleh Orang Tak Dikenal (OTK) di jembatan kali Nogolait Kota Keneyam, tokoh masyarakat Kabupaten Nduga mendesak Pemerintah dan Kodam XVII Cenderawasih untuk segera membentuk Kodim dan menarik pasukan non organik didaerah itu.
Desakan itu disampaikan sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan pemuda usai pemakaman korban penembakan Puranus Lokbere di sekitar Bandara Kenyam, Nduga, Rabu (07/4/2022).
Tokoh Agama, ELieser Tabuni mengatakan konflik bersenjata antara TNI/Polri dan OPM telah menewaskan warga sipil tanpa ada penyelesaian secara hukum. Gereja di Nduga mencatat sebanyak 5 kali penembakan warga sipil tanpa diketahui pelakunya.
Oleh karena itu, Tabuni mewakili tokoh agama di Nduga mendesak pemerintah untuk segera menarik pasuk non organik di Nduga dan mendirikan Kodim Nduga secepatnya. “Kami minta pemerintah pusat dalam hal ini bapak presiden Joko Widodo untuk segera menarik pasukan non organik yang ada di Kabupaten Nduga. Kami minta Kodim segera dibentuk dan diresmikan sehingga mereka bisa hidup bersama kami ,”pinta Tabuni.
Toko Pemuda, Takeos lokbere meminta semua pihak yang berkonflik di Nduga menghormati dan menghargai hak-hak hidup Rakyat Nduga. Dia meminta Pemerintah Provinsi Papua dapat segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk segera menarik pasukan organik yang ditempatkan di sana.
“Pemerintah Provinsi tolong berikan kami jaminan hidup. Tolong kasih pulang pasukan non organik kembali ke Jakarta,”desak Lokbere.
Hal senada juga disampaikan Tokoh Perempuan Nduga, Yakomina Gwijangge. Ia mengatakan bahwa perempuan Nduga melahirkan generasi Nduga untuk hidup dan berkarya. Bukan sebaliknya dibunuh seperti penembakan terhadap Puranus Lokbere.
“Kami melahirkan generasi Nduga bukan untuk di bunuh, bukan juga untuk di bantai dan di siks. Tetapi kita perempuan Nduga melahirkan anak-anak kami dengan stengah mati, piara juga stenga mati, sekolahkan juga stenga mati dengan harapan setelah dia sekolah kembali membangun daerahnya dan menghidupi keluarga tidak mampu ini,”ungkap Yakomina.
“Kami perempuan Nduga juga ingin sumbang generasi emas untuk bangsa dan negara ini, tetapi hari ini kita mama mama Nduga menerima pahit.”
Ditempat yang sama Tokoh Intelektual Nduga, Otomi Gwijange dan Piter Gany mendesak pemerintah untuk segera mencari solusi terbaik agar konflik yang terjadi di Nduga harus segera diakhiri. Mereka mendesak pemerintah dan dewan untuk segera menyepakati penarikan pasukan non organik dan segera membentuk Kodim sehingga dapat memback-up Polres dalam menangani masalah-masalah hukum dan keamanan di Nduga.
“Pemerintah dan DPR harus sepakat untuk pasukan non organik ini harus tarik dari ibu kota Keneyam dan kita minta segera bentuk Kodim Nduga agar kita bisa menjaga keamanan dan ketertiban bersama-sama,”ujar Otomi dan Piter.
Menginteraksi desakan para tokoh, Bupati Nduga, Wentius Imiangge mengatakan bahwa dirinya sebagai kepala daerah sudah pernah meminta agar pasukan non organik yang bertugas di daerahnya agar segera ditarik dan segera membentuk Kodim Nduga.
Dan untuk merespon permintaan masyarakat agar pembentukan Kodim Nduga dipercepat, kata Bupati Wentius, pihaknya segera akan berkoordinasi dengan DPRD Nduga untuk menyurati Panglima TNI dan Panglima Kodam XVII Cenderawasih agar Kodim Nduga segera dibentuk.
Bupati menegaskan bahwa kasus-kasus penembakan terhadap warga sipil dan anggota TNI/Polri harus segera diakhiri. Oleh karena itu, konflik bersenjata di Nduga harus dihentikan.
“Manusia Nduga sama dengan manusia lain yang ada di Indonesia. Mereka punya hak untuk hidup dan berkarya demi bangas dan Negara. Konflik harus diakhiri supaya pemerintah bias membangun masyarakat dan daerah ini,”tandas BUpati.
Editor | TIM
