JAYAPURA | PAPUA TIMES–Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penghargaan bagi sembilan pemerintah daerah (Pemda) di Papua, yang secara berturut-turut mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Sembilan Pemda peraih opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) lima kali berturut-turut itu yakni Pemerintah Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Asmat, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika, Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Nabire.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Burhani,Senin (18/10/2021) di Gedung Negara, Jayapura menyampaikan apresiasnya atas capaiansembilan Pemda itu dan mewakili Kemenkeu dia memberikan plakat penghargaan dan piagam penghargaan.
“Tapi saya ingatkan agar pencapaian WTP ini harus dibarengi dengan kualitas. Jika tidak, bukan tak mungkin di tahun mendatang bisa turun kembali menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Intinya, jangan hanya sekedar mencari piagam atau plakat penghargaan, tapi harus dibarengi WTP yang berkualitas, dimana pengelolaan keuangannya dilakukan secara transparan dan akuntabel,” tegas Burhani.
Kemenkeu juga memberikan piagam penghargaan serupa bagi sembilan pemda lainnya, yang pada pengelolaan tahun lalu mendapatkan opini WTP dari BPK RI. “Kita harap pemberian penghargaan ini dapat memotivasi pemda lainnya di Papua yang belum mendapat WTP. Sebab di Papua masih ada 12 Pemda yang belum meraih opini WTP,” harapnya.
Gubernur Papua Lukas Enembe,SIP,MH menilai penghargaan WTP yang diraih 18 Pemda di Bumi Cenderawasih, merupakan hasil kerja keras semua pihak dalam upaya meningkatkan kualitas maupun layanan publik serta tata kelola pemerintahan.
Sehingga diharapkan pemda lainnya yang belum WTP bisa termotivasi serta terpacu ntuk terus mengedepankan kepentingan publik, melalui peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta inovasi berkelanjutan.
Editor | TIM
