JAKARTA| PAPUA TIMES- Mengantisipasi potensi perselisihan yang dapat mengganggu kelancaran penyelenggaraan PON XX Papua, Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Pur) Marciano Norman, bertempat di Gedung KONI di kawasan Senayan, Selasa (14/9/2021) melantik Dewan Hakim PON XX Papua.
Tugas Dewan Hakim lebih pada penyelesaian masalah non teknis, sesuai wewenang yang diberikan KONI. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Hakim dibantu Majelis Hakim yang bertugas di empat kluster pelaksanaan PON XX.
Dewan Hakim dibentuk untuk mengantisipasi potensi perselisihan disetiap cabang olahraga yang dipertandingkan. Dewan Hakim memiliki tugas dan fungsi menyusun pedoman beracara, menyelesaikan masalah non teknis, serta memeriksa dan memberikan putusan dalam setiap perselisihan. Untuk membantu kerja Dewan Hakim dibentuk Majelis Hakim yang bertugas di empat kluster penyelenggaraan PON, Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Merauke.
Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Hakim berpedoman pada UU Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, PP Nomor 16 dan 18 tahun 2007 dan Nomor 7 tahun 2000, SK Kemenpora Nomor 050 tahun 2015 tentang penugasan kepada KONI sebaga penyelenggara PON XX Papua, Keputusan Musyawarah Olahraga Nasional KONI tahun 2019, AD/ART KONI, Peraturan PON, SK KONI Pusat Nomor 39A tahun 2020 tentang Penyempurnaan ke-empat Panitia Besar PB PON XX Papua, Hasil Rapat Terbatas Kabinet RI tanggal 23 April 2020, Rapat Internal KONI Pusat dengan KONI Provinsi se-Indonesia tanggal 12 Mei 2020.
Meraka yang dikukuhkan sebagai Dewan Hakim PON XX terdiri dari, Ketua Dr.Widodo Sigit Pudjianto,SH,MH, Wakil Ketua Prof.Dr.Edie Toet Hendratno,SH, M.Si, FCBArb, Bendahara Dr.H.Gus Endra, SH, MH dan anggota Hifni Hasan,SH,MH, Hengky Fredy Sawaki,SE.
Kehadiran Dewan Hakim diharapkan dapat menyelesaikan pelanggaran maupun kericuhan yang terjadi selama penyelenggaraan PON Papua. Untuk itu komitmen dan kepatuhan semua pihak pada regulasi, untuk itu peran aktif Dewan Hakim sangat diharapkan dalam memantau dan meminta konfirmasi apa yang terjadi di lapangan secara teknis. Disamping itu indepensi Dewan Hakim sangat diharapkan dalam menyikapi setiap kejadian.
Dari lima nama dalam struktur Dewan Hakim, satu nama bukan berlatar belakang hukum. Hengky Fredy Sawaki,SE, satu-satunya putra Papua yang turut dilantik Ketum KONI Pusat. Sepak terjang Hengky di organisasi keolahragaan punyak pengaruh yang sangat kuat, tidak salah KONI Papua merekomendasikan namanya untuk mengawal jalannya PON di Bumi Cendrawasih.
Di KONI nama Hengky F.Sawaki cukup melegenda, dia salah satu tokoh yang memperjuangkan KONI Provinsi menjadi kekuatan yang berperan dalam menentukan tuan rumah penyelenggara PON. Sebelumya penentuan tuan rumah ditentukan induk Cabang Olahraga.
Selain duduk sebagai pengurus KONI Papua, dia tercatat sebagai Pengurus Pusat Panahan Indonesia (PB Perpani) dan PB Persatuan Rugby Union Indonesia (PB PRUI). Di kedua cabor tersebut lelaki hitam manis yang pernah duduk di legislative Papua ini konsern menggawangi bidang organisasi.
Editor | TIM
