JAYAPURA | PAPUA TIMES- Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Papua diminta untuk memanfaatkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dalam mengukur perkembangan demokrasi dimasing-masing daerah dan sekaligus untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Hal itu dikemukakan Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua, Dr. Muhammad Musa’ad saat menyampaikan sambutan Gubernur Papua disela-sela Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Papua Tahun 2021, Kamis pagi (12/8/2021) di Hotel Suni Garden, Abepura, Jayapura.
Asisten Musa’ad mengakui bhawa pemanfaatan IDI di dalam menyusun perencanaan pembangunan bidang politik belum maksimal di Papua. Padahal IDI merupakan alat ukur perkembangan demokrasi di Indonesia, sehingga dapat dipakai menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Berkenaan dengan hal itu, Asisten Musa’ad berharap pemerintah daerah di seluruh Papua dapat memanfaatkan data yang diterbitkan Kelompok Kerja (Pokja) IDI Papua.
“Sebab IDI ini dapat dijadikan sebagai alat ukur perkembangan demokrasi di Indonesia. Dan Memang dirancang sensitif terhadap naik turunnya kondisi demokrasi”. “Dan fluktuasi angka IDI mencerminkan situasi dinamika demokrasi di Indonesia,” ujar Musa’ad.
Diamengingatkan POKJA IDI Papua agar selalu aktif dalam kegiatan penyusunan, pengelolaan dan pemanfaatan data, supaya dapat menghasilkan data pengembangan kehidupan demokrasi di Provinsi Papua.
Dengan mengedepankan kebebasan sipil, hak-hak politik rakyat dan lembaga demokrasi maupun institut politik di daerah. “Makanya nanti perlu dilakukan secara berkesinambungan evaluasi di berbagai aspek, variabel maupun
indikator yang sangat mempengaruhi kebebasan berdemokrasi terutama di wilayah Provinsi Papua”.
“Karena IDI sekali lagi merupakan indikator komposit yang menujukan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Dimana tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokasi yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi,” pungkas ia.
Editor | TIM
