JAYAPURA | PAPUA TIMES- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua secara resmi memulai (kick off) dan Konsultasi Publik I (pertama) revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kamis siang (22/7/2021).
Kegiatan ini melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan antara lain Majelis Rakyat Papua (MRP), Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Kementerian ATR/BPN, instansi vertikal, unsur Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, mitra pembangunan, NGO/CSO, asosiasi profesi, perwakilan donor dan media melalui pertemuan virtual dengan aplikasi zoom.
Kegiatan kick off dan konsultasi publik I ini dibuka oleh Asisten II Bidang Pembangunan dan Kesra Setda Provinsi Papua, Dr. Drs. Muhammad Musaad, M.Si yang mewakili Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe,S.IP,MH.
Gubernur dalam sambutanya menyampaikan bahwa kekhasan Papua membutuhkan kebijakan, strategi dan pendekatan khusus dalam perencanaan pembangunan.
Di mana dalam pembangunan berkelanjutan mendorong keseimbangan dan keserasian aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua, merupakan konsep dasar dalam penyusunan RTRW dan RPJMD serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya.
Pemanfaatan ruang dengan prinsip pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, partisipatif, dan inklusif telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Papua dengan mendorong pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan berbasis wilayah adat, serta meningkatkan perlindungan hutan.
“Adapun Kick off ini bertujuan untuk membangun kesepahaman dan mendapatkan masukan serta arahan terhadap revisi RTRW Provinsi Papua yang saat ini sedanng berjalan,”ungkap Musa’ad.
Di sela sela pertemuan kick off ini, Kepala Bappeda, Yohanes Walilo, S.Sos, M.Si juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi mempunyai komitmen untuk melaksanakan konsep pembangunan berkelanjutan dengan mengembangkan pembangunan rendah karbon dan diarusutamakan dalam dokumen pembangunan pertumbuhan hijau (green growth).
“Hal ini menjadi komitmen yang perlu kita kawal dan wujudkan bersama. Perjuangan kita untuk menjaga karbon dengan menjaga hutan harus kita lanjutkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perlu ada inisiatif yang dibangun agar masyarakat dapat menerima manfaat dari menjaga hutan secara lestari. Perlu diperhatikan keseimbangan antara kesejahteraan masyarakat yang tinggal di hutan dengan hutan yang terjaga,”jelasnya.
Editor | ENDI BEROTABUI
