JAYAPURA | PAPUA TIMES– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meminta Kantor Staf Presiden (KSP) terlibat aktif mendorong kementerian lembaga di Jakarta untuk segera mengimplementasikan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, melalui program dan alokasi anggaran.
Permintaan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Yulian Flassy,SE.M.Si disela-sela rapat bersama pejabat KSP di Jayapura, Selasa siang (6/4/2021).
Sekda Dance juga meminta agar koordinasi maupun pengawasan Inpres tersebut, langsung dibawah kendali Presiden Jokowi, sehingga implementasi percepatan kesejahteraan dan pembangunan di Papua dapat terwujud.
“Sebab kalau tidak ada pengawasan langsung dari Presiden bisa jadi Inpres ini tinggal nama saja. Karena sampai sekarang teman-teman para bupati tanya, Inpres ini ada namun uangnya mana? Dari mana penganggaran untuk mengimplementasi Inpres itu,” seru dia.
Dance katakan, dari pengalaman yang ada, sejumlah produk hukum yang diterbitkan untuk mempercepat pembangunan di Papua, implementasinya tidak maksimal. “Bahkan untuk mengundangan kementerian lembaga saja dalam rangka koordinasi program dari sebuah produk hukum percepatan pembangunan, itu cukup sulit,” katanya.
Oleh karena itu, dia berharap ada pengawasan yang terstruktur dari pimpinan teratas, sehingga proses pembangunan yang dilakukan untuk Papua, benar-benar tepat sasaran. “Contoh persoalan kami di Papua ini ada kesenjangan harga antara barang di pesisir dan pegunungan. Telur saja satu butir bisa sampai Rp 15 ribu di pegunungan, belum lagi kita bicara tentang inflasi dan sebagainya”.
“Nah, kalau semua kementerian lembaga tidak kerja sama dengan Pemerintah Papua untuk mengatasi masalah ini, maka sampai akhir pemerintahan (Presiden Jokowi), tidak akan ada hasilnya bagi Papua. Maka itu, semua pihak harus komitmen dan mendukung Inpres ini,” pungkasnya.
Editor | EDWIN RIQUEN
