JAKARTA | PAPUA TIMES- Pembukaan dan penutupan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua digelar pada tanggal 2 dan 15 Oktober 2021 di Kota dan kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Mimika. Sedangkan pertandingan PON akan dimulai pada tanggal 23 September 2021.
Demikian disampaikan Sekretaris Umum (Sekum) Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua, Drs.Elia Loupatty,MM didampingi Sekum KONI Papua) Kenius Kogoya,SP.M.Si saat pemaparan kesiapan Papua sebagai tuan rumah PON XX dan Peparnas XVI Papua pada Rapat Koordinasi (Rakor) DPD RI dengan Gubernur Se-Indonesia dan Stakeholder Kementerian/Lembaga, KONI Pusat dan Daerah, PB PON XX Papua, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (1/4/21).
Sekum PB PON menegaskan bahwa Papua siap menggelar PON sesuai dengan jadwal dan berharap semua provinsi dapat mengirimkan atlet pada iven pemersatu anak bangsa itu. Kesiapan Papua itu didasarkan pada venue pertandingan yang sudah rampung serta sarana prasana pendukung lainnya.
Kemudian kesiapan panitia penyelenggara serta dukungan pemerintah dan masyarakat di Tanah Papua mensukseskan PON.
“Pemerintah Papua dan PB PON siap gelar PON. Kami menanggung seluruh akomodasi, transportasi, dan konsumsi bagi seluruh atlet PON XX. Kita harapkan PON berlangsung sesuai jadwal dan mendapat dukungan dari para Gubernur seluruh Indonesia,”ujar Elia Loupatty.
Ditempat yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dr. H. Zainudin Amali, S.E., M.Si menginformasikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), KONI dan PB PON untuk membahas usulan proposal pembiayaan PON X sebesar Rp1.657.34.332.829.
Kemenpora, lanjut Amali, juga telah mengirimkan tim administrasi ke Jayapura untuk mengadakan rapat koordinasi dengan perwakilan BPKP Provinsi, Inspektur Provinsi, Kadispora Provinsi, Bappeda Provinsi, Ketua Umum PB PON XX Papua, dan Ketua Umum PB Peparnas Papua.
“Dalam rangka memastikan akuntabilitas dan transaparansi bantuan serta usulan ajuan anggaran tambahan. Kemenpora juga telah berkoordinasi untuk persiapan penyelenggaraan PON XX Papua yang dihadiri oleh Kejagung, KPK, BPKP, KONI, dan PB PON,”kata Menpora.
Sementara itu, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Ferry Wibisono,SH,MH,CN mengatakan untuk menghindari resiko masalah hukum terkait dengan penyelenggaraan PON maka Kejaksaan Agung telah menginstruksikan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua melakukan pendampingan kepada PB PON.
“Kejaksaan siap mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan PON XX dengan melakukan pendampingan, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa, baik yang diminta oleh pusat maupun daerah. Alokasi dana PON di Papua sangat besar. Oleh karena itu, Kejaksaan Agung telah menginstruksikan kepada Kejati Papua melakukan pendampingan kegiatan PON XX,”ungkap Wibisono.
Editor | HASAN HUSEN
Komentar