JAKARTA | PAPUA TIMES- Sekretaris Umum (Sekum) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kenius Kogoya,SP.M.Si dan Sekum Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua, Drs.Elia Loupatty,MM, Kamis siang (1/4/2021), menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Dan Kesiapan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS) XVI Tahun 2O21 di ruang Nusantara V Gedung DPR, Jakarta.
Rakor yang dipimpin langsung Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti dihadiri Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Dalam Negeri, yang diwakili Dirjen Keuangan Daerah, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang diwakili Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Gubernur Se-Indonesia, Ketua Umum KONI Pusat dan Ketua KONI 34 Provinsi serta PB PON XX Papua.
La Nyalla dalam arahannya mengatakan DPD mendapatkan sejumlah masukan dan dan informasi terkait pelaksanaan PON XX di Tanah Papua. Salah satunya terkait masalah anggaran yang terbatas menyebabkan sejumlah provinsi kesulitasn mengirimkan duta-duta atletnya mengikuti PON XX.
“Saya juga mendapat informasi dari beberapa KONI daerah karena dukungan dari provinsi terbatas,” katanya saat membuka rapat tersebut.
Oleh karena itu, Ia mengajak Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia untuk sukseskan PON XX Papua dan juga Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) dengan memberikan penambahan dukungan anggaran kontingen dari Pemerintah Provinsi masing-masing. “Dengan memaksimalkan dukungan anggaran kontingen di daerah Saudara”, ujarnya.
La Nyalla mengusulkan Pemprov se-Indonesia dapat melangkah-langkah untuk alokasi anggaran mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD).
“Salah satu upaya yang saya tawarkan adalah Pemerintah Provinsi, dengan mengacu ke PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan APBD, kiranya Saudara Gubernur dapat menempuh upaya yang lazim disebut sebagai Pengeluaran Mendahului Perubahan APBD, dengan memperhatikan kaidah serta norma keuangan dan hukum,” terangnya.
“Oleh karena itu, dalam Rakor hari ini, saya sengaja mengundang dari Kemendagri dan Jamdatun untuk membantu Gubernur dalam memastikan bahwa dukungan anggaran melalui skema Pengeluaran Mendahului Perubahan APBD bukanlah kesalahan atau kekeliruan,” tambah Ketua DPD RI.
Menginteraksi masukan tersebut, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr.Mochamad Ardian solusi untuk anggaran pembiayaan PON dapat dilakukan dengan merujuk pada aturan perundang-undangan yang sudah ada.
“Bicara dasar hukum, undang-undang No. 23 Tahun 2014, undang-undang No. 3 Tahun 2005, PP No. 16 Tahun 2007, sudah menjadi dasar hukum pemerintah daerah. Untuk besaran akan didiskusikan lebih lanjut dengan KONI Provinsi,” terangnya.
“Permendagri yang atur hibah Bansos dibatalkan. Diatur tata caranya dengan Perkada,” sambungnya menjelaskan bahwa penganggaran untuk mendukung KONI Provinsi dapat dilakukan oleh Kepala Daerah. Nantinya Kemendagri akan sebarkan Surat Edaran yang mengatur peraturan tersebut.
Adapun terkait penggunaan anggaran, Menpora Zainudin Amali tegaskan tidak ingin adanya masalah dikemudian hari untuk semua pihak terlibat. “Kita menjaga, baik kami di pusat, teman-teman di Papua dan teman-teman provinsi yang ikut”, harapnya.
Hal senada juga disampaikan Perwakilan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Ferry Wibisono, SH. MH. CN. sampaikan isu yang sama. Menurutnya pasca kegiatan kerap muncul masalah anggaran. “Kami dari Kejaksaan siap sukseskan dengan siap melakukan pendampingan baik dari pengadaan barang dan jasa dan kegiatan lain yang diminta,” kata perwakilan Jamdatun berharap tidak adanya masalah penggunaan anggaran.
Sementara itu, Ketua Umum Ketum KONI Pusat Letjen TNI (Purn.) Marciano Norman mengapresiasi dan berharap solusi pada Rapat Kesiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2021 di Papua yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia pada 1 April 2021.
Marciano sampaikan kendala yang dihadapi terkait penyelenggaraan PON XX 2021 di Papua berdasarkan rapat dengan KONI Provinsi. “Saya telah lakukan rapat dengan 34 KONI Provinsi,” jelasnya. “Ada beberapa hal yang menjadi catatan, yang mana pada kesempatan yang baik ini harus kita komunikasikan untuk mendapat solusi,” harapnya.
“Masalah pertama yang muncul adalah masalah anggaran, saya memahami pemerintah di masa pandemi ini menata anggaran di daerah, dimana sebagian anggaran fokus untuk penanganan pandemi,” terang Marciano tentang kendala yang dihadapi beberapa KONI provinsi. “Ada beberapa KONI Provinsi yang mendapatkan dana terbatas. Dengan dana terbatas itu, tidak dimungkinkan memberangkatkan kontingen ke Papua,” lanjutnya.
Indikator kesuksesan PON adalah diikuti oleh seluruh peserta yakni 34 provinsi di Indonesia. Ketua Umum KONI Pusat sayangkan apabila ada provinsi yang tidak ikut karena masalah anggaran. Jika masalah anggaran berdampak pada keberangkatan Atlet maka akan muncul masalah dalam penyelenggaraan PON nantinya.
“Masalah kedua, PON diikuti oleh Atlet yang lolos kualifikasi, dengan kondisi kekurangan anggaran, provinsi dapat tidak memberangkatkan beberapa Atletnya. Syarat menggelar pertandingan minimal diikuti 5 kontingen provinsi,” jelas Marciano. Tidak mampunya memberangkatkan Atlet, mengakibatkan peserta kurang sehingga pertandingan tidak dapat diselenggarakan.
Editor | HASAN HUSEN
