JAKARTA | PAPUA TIMES- Partai Demokrat menilai pernyataan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko terkait tarikan ideologi partai merupakan manuver politik dan kebohongan.
“Kita pikir, setelah lebih dari tiga minggu tidak bersuara, KSP Moeldoko akan mengeluarkan argumen yang benar, ternyata cuma pernyataan bohong lagi, dan bohong lagi; bahkan seolah menghasut dengan pernyataannya soal pertentangan ideologi,”ungkap Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam keterangan persnya di kantor DPP Demokrat, Jakarta, Senin (29/3/2021).
AHY menegaskan bahwa ideologi Partai Demokrat adalah Pancasila dan menjunjung tinggi kebhinekaan atau pluralisme. Ini sudah final. Harga mati, dan tidak bisa ditawar-tawar lagi.
“Sekali lagi, KSP Moeldoko harus menjelaskan apa yang dimaksud dengan ‘tarikan ideologis’ di Partai Demokrat. Jika yang KSP Moeldoko maksudkan adalah masalah radikalisme; justru Partai Demokrat, dengan asas Nasionalis-Religius, menolak ideologi radikal tumbuh-berkembang di Indonesia”.
“Tidak ada ruang bagi ideologi radikal (baik kiri, maupun kanan) di tubuh Partai Demokrat. Partai Demokrat juga konsisten, lantang menolak eksploitasi politik identitas, termasuk upaya-upaya membenturkan antara Pancasila dengan agama tertentu; yang itu semua hanya akan memecah belah bangsa, “sebutnya.
AHY memberi contoh Gubernur Aceh dan Gubernur Papua, yang merupakan kader utama Partai Demokrat, menjadi contoh konkret, bagaimana implementasi Pancasila dan kebhinekaan dalam organisasi Partai Demokrat.
“Kader-kader utama Partai Demokrat dari beragam identitas bisa menjelaskan kepada publik, bahwa isu pertentangan ideologi dalam tubuh Partai Demokrat adalah fitnah, hoax, dan tuduhan yang keji. KSP Moeldoko harus bertanggung jawab atas pernyataannya kemarin. Kami juga patut bertanya, apa sebenarnya ideologi yang dianut oleh KSP Mo-eldoko? Apakah ideologi yang sigfatnya memecah belah, melalui fitnah keji, yang tidak bertanggung-jawab? Tolong dijawab”.
Dikatakannya, upaya KSP Moeldoko mendiskreditkan Partai Demokrat dengan isu pertentangan ideologi menuju Pemilu 2024 merupakan cara membangun citra buruk Partai Demokrat. “Ini adalah lagu lama, yang mudah sebenarnya, dan makin menunjukkan bahwa KSP Moeldoko dan gerombolannya, tidak punya alasan yang fundamental, dan telah keluar dari akal sehat,”tandasnya.
AHY juga mengungkapkan adanya upaya dari kubu KSP Moeldoko untuk mendegradasi Partai Demokrat dengan mengangkat isu Hambalang, setelah kubu KSP Moeldoko tidak mampu menunjukkan legalitas penyelenggara-an KLB yang nyata-nyata adalah perbuatan melawan hukum.
Isu-isu yang berkaitan dengan Partai Demokrat di masa lalu, termasuk kasus-kasus hukum yang mengait kepada sejumlah kader Partai Demokrat waktu itu, telah dilakukan penegakan hukum secara kredibel. Da sebagai konsekuensinya, ada sejumlah oknum mantan kader yang telah mendapatkan sanksi hukum.
“Dalam proses itu, perlu kami jelaskan, meskipun kepala pemerintahan saat itu berasal dari Partai Demokrat, proses penegakan hukum tersebut dihormati dan tidak ada intervensi yang dilakukan. Dengan demikian, permasalahan penegakan hukum yang sudah selesai itu, sangat tidak relevan kalau diangkat-angkat lagi, apalagi secara politik”.
“Justru pada 7 tahun terakhir ini, Partai Demokrat terus melakukan konsolidasi dan pembenahan internal partai, termasuk tindakan pencegahan atas penyimpangan atau pelanggaran hukum. Tindakan konsolidasi dan pembenahan ini, yang kami jalankan secara serius, telah menunjukkan hasil yang nyata,”bilang AHY.
Editor | HASAN HUSEN
