SERUI | PAPUA TIMES- Kejaksaan Negeri Serui diminta untuk melakukan pemeriksaan dan menyelidiki pengelolaan dana penanganan virus Corona (Covid-19). Pasalnya, penggunaan dana Covid-19 di daerah itu tidak transparan.
Demikian disampaikan Ketua Koalisi Penegak Keadilan (KpK) Yapen, Benyamin Wayangkau,SE kepada pers di Serui pekan ini.
“Selaku aktifis penegak keadilan, saya ketua KpK beserta tim pemantau meminta kepada Kajari Serui untuk memeriksa penggunaan dana Covid-19,”pinta Wayangkau menambahkan jangan sampai terjadi penyalahgunaan anggaran dan kemudian para pengguna saling menolak tanggung jawab.
“Jangan sampai terjadi Adam tolak Hawa, Hawa tolak Ular. Makanya kami minta dana Covid diperiksa supaya masyarakat Yapen mengetahui dengan jelas penggunaan dana ini,”ujarnya.
Menurut Wayangkau, dari hasil investigasi timnya dilapangan ditemukan beberapa masalah. Diantaranya; pengelolaan dana penanganan Covid-19 diproyekkan.
Honor petugas kesehatan juga belum dibayar selama 8 bulan dan kondisi Rumah Sakit Serui yang tidak terawat sehingga tidak layak untuk penanganan pasien Covid-19.
“ Pertama yang kita lihat adalah status Covid-19 di Yapen ini masuk zona apa? Kemudian tim sudah melakukan pembicaraan langsung dengan petugas Kesehatan di RSUD Serui banyak yang mengeluh. Kemudian masalah honor petugas kesehatan yang menangani Covid belum dibayar 8 bulan. Temuan kasus-kasus diatas sangat berpengaruh Negatif terhadap masyarakat Yapen dan ini ancaman serius bagi rakyat kita,”tegas Wayangkau.
Dia mengatakan bahwa hingga saat ini belum terlihat dengan jelas langkah-langkah yang diambil dalam penanganan Covid-19. Pemerintah setempat tidak dinilai tegas dan kurang sosialisasi kepada masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan.
“Sampai hari inikan kita belum melihat langka-langka penanganan secara jelas. Kita bisa di ingatkan kembali 1 pasien yang dirujuk ke Biak. Inikan sekedar Pencitraan saja, biar di puji banyak orang karena diliput media.”
“Kami melihat adanya pasien positif Covid-19 lebih banyak adalah karyawan- karyawan dari perusahan ternama yang ada di Kota Serui. Serta adanya pasien Covid-19 yang sedang dalam isolasi mandiri, namun tidak diawasi sehingga dengan muda beraktifitas dan berinteraksi dengan orang lainnya,”ungkapnya.
Ketua KpK juga menyoroti kinerja dan pelayanan tim Gugus Tugas Covid-19 Yapen yang dinilai tidak efektif bekerja. Oleh karenanya, dia meminta kejaksaan dan kepolisian proaktif mengawasi kinerja dan pengelolaan anggaran penanganan Covid-19.
“Status Kabupaten Yapen seperti sudah kembali Normal. Apakah karena rapid tes mudah diperoleh pada setiap Apotek di Serui. Saya melihat di beberpa Kota seperti Biak, Kota Jayapura, Timika, tim satgas Covidnya bekerja full time, sampai pada tingkat Puskesmas, kok di Yapen tidak seperti begitu?,”tandas Benyamin Wayangkau.
Editor | JOHN KADIWARU
