oleh

Tol Laut Depapre Diuji Coba 24 Januari 2021

JAYAPURA | PAPUA TIMES- Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Jayapura berencana melakukan uji coba pengoperasian program tol laut melalui pelabuhan Depapre Kabupaten Jayapura tanggal 24 Januari 2021.

Tol Laut adalah program pengangkutan logistik kelautan yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo bertujuan menghubungkan pelabuhan di nusantara. Dengan adanya hubungan antara pelabuhan-pelabuhan laut ini, maka dapat diciptakan kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok.

Penjabat Sekretaris Daerah Papua Doren Wakerkwa, SH bersama Bupati Mathius Awoitauw, SE, M.Si, Danlantamal X Laksamana TNI Yeheskiel Katiandagho, SE, MM Kamis (14/1/2021) meninjau kesiapan pengoperasioan pelabuhan to laut Depapre, Kabupaten Jayapura.

Sekda Bersama Bupati, Danlatamal dan kepala OPD Terkait dilingkungan Pemprov Papua dan Pemkab Jayapura meninjau Langsung Kesiapan Pelabuhan Depapre.

Sekda mengatakan sesuai dengan visi dan misi Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MH dan Wakil Gubernur Klemen Tinal, SE, MM, membangkitkan ekonomi dan daya saing di Papua maka diperlukan rantai distribusi yang cepat serta efisien. Dan hal itu sejalan dengan program tol laut.

BACA JUGA  RTRW Papua Harus Ikuti NSPK

Wakerkwa menegaskan program ini untuk kepentingan masyarakat Papua khususnya distribusi logistik Sembilan Bahan Pokok (Sembako) sehingga menekan kemahalan di Papua. Serta meningkatkan ekonomi intra Papua.

“Secara teknis ada banyak yang harus dibenahi seperti jalan, jembatan serta fasilitas umum lainnya. Namun itu semua akan bisa dapat diselesaikan jika kerja bersama antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, pihak adat serta stakeholder terkait lainnya dengan tujuan utama mensejahterakan masyarakat Papua,”ujarnya.

Sementara itu, Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, SE, M.Si sepakat untuk kolaborasi antara Pemprov Papua dan Pemerintah Kabupaten Jayapura guna merealisasikan tol laut.

“Kita harus bersama segera menyiapkan masuknya tol laut ini dengan baik tidak usah mempertentangan bagian pusat atau daerah namun segera memberikan solusi dan sinergi,”kata Bupati.

BACA JUGA  Agustus, Papua Akan Lockdown 28 Hari

Dia menegaskan wilayah pelabuhan menjadi tanggung jawab Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan (KSOP). Sedangkan jalan darat dikonsolidasikan dengan
pihak terkait baik itu provinsi maupun kabupaten serta pusat.

Editor | LEPIANUS KOGOYA

Komentar

News Feed