JAYAPURA (PTIMES)- Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsham) Papua meminta Prsiden dan Panglima TNI untuk segera menghentikan operasi militer di wilayah Papua dan Papua Barat sampai penanganan kasus penembakan terhadap pendeta Yeremia Zanambani dan kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya diungkap tuntas.
Permintaan itu disampaikan Direktur Elsham Papua, Pdt Matheus Adadikan,S.Th dalam siaran persnya, Senin (21/9/2020) di Jayapura menginteraksi penembakan pendeta Yeremia Zanambina di Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua pada tanggal 19 Septmber 2020.
Elsham juga meminta Komnas HAM untuk melakukan investigasi terkait penanganan kasus penembakan dan pembunuhan terhadap Pendeta Yeremia Zanambani dan kasus -kasus penembakan yang telah terjadi sebelumnya.
“Meminta kepada pihak TNI, Polri, dan TPN OPM untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang akan mengakibatkan korban pada masyarakat sipil,”ungkap Adadikam.
Organisasi ini juga meminta Polda Papua dan jajarannya untuk segera mengusut tuntas pelaku penembakan Pendeta Yeremia Zanambani dan korban- korban sebelumnya serta mengambil tindakan hukum yang diperlukan demi memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban.
“Meminta pihak Polda Papua dan jajarannya, untuk segera memberikan informasi di media mengenai pelaku penembakan tersebut agar tidak terjadi simpang-siur berita. Meminta Gubernur Papua, DPR Papua, MRP dan para Bupati untuk segera memberi perlindungan dan rasa nyaman kepada masyarakat di Papua.”
Dalam siaran persnya, Elsham juga merilis hasil monitoring terkait kasus penembakan pendeta Yeremia Zanambani. Elsham menduga kasus penembakan terhadap pendeta Yeremia karena adanya operasi militer di kabupaten Intan Jaya, dan telah menimbulkan kecemasan serta rasa tidak aman bagi warga sipil.
“Elsham Papua juga merasa khawatir terkait dengan semakin tingginya jumlah pasukan TNI yang dikirim ke beberapa wilayah Papua dan Papua Barat tanpa adanya kejelasan terkait tujuan dan maksud dari pengiriman pasukan tersebut.”
Editor: YESAYA M / LEPIANUS K
