JAKARTA (PTIMES)- Menteri Dalam Negeri Prof Tito Karnavian meminta kepada jajaran Badan Pengembangan Sumbe Daya Manusia (BPSDM) seluruh Indonesia agar memutakhirkan kurikulum pendidikan dan latihan (Diklatnya) agar sesuai dengan perkembangan dinamis lingkungan fungsi pemerintahan.
“Juga para pengajarnya harus selalu diupgrade. Diklat2 teknis yang “out-of-date” baiknya digantikan dengan jenis diklat kompetensi yang lebih menjawab tuntutan perkembangan masyarakat. Dan yang sangat penting juga, diklat jangan hanya terfokus pada kompetensi teknis. Namun juga mengembangkan aspek integritas aparatur pemerintahan,” ungkap Mendagri saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BPDSM Kemendagri, di kampus BPSDM Kalibata Jakarta Selatan, Senin (24/2/2020).
Menurut Tito, BPSDM ini memiliki peran penting di dalam meningkatkan kapasitas aparatur negara, baik di Pusat maupun Daerah. Dari jaman Orde Baru hingga sekarang BPSDM menjadi salah satu tulang punggung penting penyelenggara diklat teknis dan kompetensi baik untuk di tingkat pimpinan, administrator dan pejabat struktural pemerintah daerah seluruh Indonesia.
“Saya ingin BPSDM terlibat aktif menyelenggarakan diklat yang juga dapat merubah ‘mental ASN’ (Aparatur Sipil Negara) di bidang pemerintahan kita. Agar persepsi negatif masyarakat bisa berkurang, ” kata Tito dalam press releasenya yang diterima PAPUA TIMES, Selasa (25/2/2020).
Persepsi negatif masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintahan masih tinggi, ungkap Mendagri Tito. Aparat pemerintah dipandang masyarakat lamban, sering tidak disiplin, condong mempersulit ketimbang mempermudah urusan pelayanan ke masyarakat” tandas Tito
“Saya ingin diklat harus juga difokuskan ke peningkatan integritas mental aparatur pemerintah sehingga, misalnya, ‘budaya amplop’ yang masih banyak melekat di perilaku aparat benar-benar hilang terkikis khususnya di sektor pelayanan publik dan urusan perijinan,” tegas Tito.
Sejauh ini BPSDM Kemendagri secara rutin melaksanakan aneka pendidikan dan latihan yang ditujukan untuk peningkatan kompetensi, kepemimpinan aparatur penyelenggara urusan pemerintahan baik di Pusat maupun di Daerah. Juga menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas anggota dan pimpinan DPRD Provinsi seluruh Indonesia.
Untuk tahun 2019, alumni diklat BPSDM sudah mencapai 26.270 orang, lutamanya yang terdiri dari pejabat Pemerintah Pusat, anggota DPRD dan juga aparat pemerintah Pusat. Pada Rakornas ini hadir sekitar 500 dari Kepala BPSDM seluruh provinsi dan kabupaten/kota se Indonesia. Hadir juga perwakilan dari kementerian dan lembaga lain seperti Kepala BKKBN, BPIP dan Kementerian PAN-RB.
Editor: HASAN HUSEN/HANS B
