JAYAPURA (PTIMES) – Bupati Yahukimo Abock Busup menilai kebijakan pusat memekarkan provinsi di Papua, merupakan langkah yang kurang tepat.
Kendati tau ada dampak positif dan dengan dalih untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan, ia yakin inisiatif tersebut bukan solusi terbaik.
“Pemekaran justru hanya akan makin membebani keuangan negara. Sebab anggaran yang turun ke Papua saat ini, tidak cukup untuk membiayai semua pembangunan infrastruktur di wilayah terisolir,” kata dia di Jayapura, Selasa.
Abock yang juga Ketua DPW PAN Papua menyatakan telah meminta perwakilan PAN di Komisi II DPR RI untuk menolak rencana tersebut.
Sebab PAN di Provinsi Papua menyatakan tidak mendukung pemekaran Papua, baik rencana Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua.
“Kita menilai lebih baik kita benahi yang ada dulu, sebab sampai sekarang infrastrukturnya tidak jalan”.
“Kemudian dana Otsus sudah berkurang, lalu anggaran dari pusat itu tidak pernah naik. Ditambah lagi mau ambil anggaran dari mana untuk memekarkan provinsi,” keluh Abock.
Ia menilai isu pemekaran provinsi sebenarnya dimunculkan oleh oknum tertentu yang ingin memperoleh kekuasaan dengan proses yang singkat. Sebab masyarakat sebenarnya tidak pernah meminta adanya pemekaran provinsi.
“Sehingga jika ada yang bilang pemekaran untuk kepentingan rakyat, rakyat yang mana saya tanya? Satu provinsi saja sudah tidak diatur dengan baik (bagaimana mau tambah?),” pungkasnya.
EDITOR : ERWIN
