JAYAPURA (PTIMES) – DPD Demokrat Papua menilai sumbangsih 93 persen suara warga bumi cenderawasih kepada Presiden Jokowi saat Pilpres lalu, sama sekali tak dihargai orang nomor satu di Indonesia itu.
Hal demikian terlihat dari ketiadaan menteri Orang Asli Papua (OAP) yang duduk pada susunan kabinet baru Presiden Jokowi.
Wakil Ketua I DPD Partai Demokrat Papua, Ricky Ham Pawagak yang juga Bupati Mamberamo Tengah mengaku menyesal dan sangat kecewa dengan keputusan itu.
Apalagi saat Pilpres lalu, dirinya mengklaim memberi 100 persen suara Mamberamo Tengah untuk Jokowi – Maruf.
“Rata-rata bupati Partai Demokrat di Papua juga hampir 100 persen (beri suara) untuk jokowi. Sayang tidak ada menteri OAP yang masuk kabinet”.
“Demikian pula salah satu kader demokrat tidak ada yang masuk di kabinet Jokowi, padahal partai demokrat Papua dibawah kendali Gubernur Lukas Enembe selaku ketua partai, menjadi otak tercapainya dukungan 93 persen bagi Jokowi saat Pilpres,” keluh Ham Pagawak, pada perayaan syukur atas beroperasinya Sekretariat DPD Demokrat Papua serta penyerahan hadiah Demokrat Grasstrack Championship 2019, Rabu, di Jayapura.
Ia pun menyarankan ke Jokowi agar tak usah lagi datang ke Papua, sebab tak menghargai kerja kerasnya sebagai orang asli Papua.
Sementara Sekretaris DPD Demokrat Papua Carolus Bolly menilai kabinet baru Presiden tanpa kehadiran OAP sangatlah kurang pas.
Kebijakan itu juga dinilainya sebagai sebuah kemunduran dan sejarah baru yang buruk bagi Papua.
“Karena itu demokrat Papua akan meminta jawaban Presiden, apa alasan beliau tidak memasukan Orang Asli Papua dalam kabinet?”
“Jangan sebut saudara (Bahlil Lahadia) mewakili Provinsi Papua, (itu) tidak (mewakili). Sebab semua orang tahu persis Orang asli Papua itu seperti apa sesungguhnya,” pungkas dia.
Diketahui, Presiden Jokowi pagi tadi telah mengumumkan susunan kabinetnya. Dari susunan kabinet itu, tak ada orang asli Papua yang ditunjuk sebagai menteri.
EDITOR : ERWIN
