KONI Pusat Diminta Segera Keluarkan SK Cabor PON XX

JAYAPURA (PTIMES)- Pasca rapat terbatas Presiden Joko Widodo dengan Menteri dan Gubernur Papua 26 Agustus 2019 lalu terkait penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Tanah Papua, hingga kini belum diputuskan berapa banyak Cabang Olahraga (Cabor) yang dipertandingkan dan maupun Cabor apa saja yang tidak dilombakan.

Sekertaris Umum KONI Papua Kenius Kogoya SP. M.Si kepada pers, Rabu malam (25/9/2019) mengatakan KONI Pusat seyogianya segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK) resmi terkait Cabor PON XX maupun Cabor yang tidak dipertandingkan.

SIAPA CALON GUBERNUR PAPUA 2024-2029, PILIHAN ANDA
  • Add your answer
Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Pasalnya, SK resmi KONI Pusat sangat urgen karena menjadi rujukan bagi KONI Papua maupun KONI se-Indonesia untuk pengusulan pembiayaan kontingen dan persiapan jelang PON XX tahun 2020 mendatang.

“Kami harapkan KONI Pusat secepatnya mengeluarkan SK penyesuaian Cabor yang akan dipertandingkan di PON dan juga yang dikurangi,”pinta Kenius Kogoya kepada pers diruang kerjanya.

Kenius berharap KONI Pusat, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora-RI) dan Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK RI) serta kementerian terkait untuk fokus membahas Cabor PON XX sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah ada keputusan final terkait Cabor PON.

“Semua pembiayaai untuk KONI bersumber dari dana hibah dari pemerintah. Sehingga kita harap KONI Pusat tidak terlalu lama mengeluarkan SK hasil kordinasi dengan Kemenpora, Kementrian PMK,”pintanya.

Mengenai 10 Cabor yang dikurangi dari jumlah 47 Cabor PON yang diusulkan untuk dipertandingakan di PON XX, menurut Sekum KONI, keputusan itu merupakan kesepakatan bersama saat rapat terbatas Presiden, Menteri dan Gubernur Papua.
Selain pengurangan Cabor, juga disepakati kluster (daerah penyelenggara) PON di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Mimika.

“Awalnya 5 klaster dengan beberapa Kabupaten penyangga kemudian disepakati menjadi 3 klaster yakni Kota Jayapura, Mimika dan Kabupaten Jayapura. Merauke masuk penyangga dari klaster Mimika,”jelas Kogoya.

Editor: AZIS M/GEIS M