PUPR Anggarkan Rp100 M Bangun Fasilitas Pemerintah

JAYAPURA (PTIMES) – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menganggarkan dana sekitar Rp100 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019untuk membangun kembali perkantoran yang rusak akibat demo rusuh di Jayapura, satu pekan lalu.
Anggaran sebesar itu, diperuntukan membangun baru serta memperbaiki perkantoran yang rusak, seperti Kantor MRP, Bengkel Lapas Abepura, Kantor Bea Cukai, Kantor KPU Papua, Kantor Telkomsel, Kantor Komnas HAM dan Kantor Antara.
Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, di Jayapura, Selasa (3/9/2019) mengatakan telah menginstruksikan PT. PP untuk memulai pembangunan perkantoran yang rusak. Pihaknya berharap pembersihan seluruh perkantoran yang rusak, dapat selesai pada minggu berjalan ini.
Selain membangun kembali perkantoran pemerintah yang rusak, Menteri PUPR memastikan negara siap memberi bantuan stimulan kepada warga yang rumah atau tempat usahanya, dibakar pendemo.
“Saya sudah melihat kerusakan dari warga, apakah ruko, rumah atau tempat jualan yang dirusak. Baik di Entrop dan depan Pelabuhan Jayapura, saya sudah lihat semuanya bahkan sudah telpon dengan Sekertaris Kabinet, yang mana hal ini telah dilaporkan kepada Presiden. Kemudian sudah disetujui bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk diberikan bantuan stimulan”.
“Soal nilai bantuan, karena besok ada sidang kabinet di Jakarta, nanti akan diputuskan besarannya bersama pimpinan dan pihak terkait dengan disesuaikan pada tingkat kemahalan. Yang pasti nilai bantuan stimulan ini diputuskan besok (Rabu,red). Tapi secara umum Presiden setuju untuk bantu warga yang kena dampak (demo rusuh),” ungkapnya.
Sebelumnya, pada Selasa pagi, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, tiba Jayapura, Provinsi Papua, meninjau sejumlah perkantoran yang dirusak massa pendemo anarkis, satu pekan lalu.
Dicegat wartawan di VIP Room Bandara Sentani Jayapura, Menteri Basuki memastikan agendanya di di Bumi Cenderawasih merupakan perintah langsung Presiden Joko Widodo.

Editor: ERWIN RIQUEN

Komentar