JAYAPURA (PTIMES)- Gubernur Papua, Lukas Enembe,S.IP.MH, Rabu siang hingga malam (04/9/2019) menggelar pertemuan dengan warga nusantara dan tokoh agama. Pertemuan dengan dua elemen masyarakat di Papua itu berlangsung di Gedung Negara, Dok V Jayapura.
Gubernur Enembe dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melarang aksi demo susulan di seluruh tanah Papua pasca demo pekan kemarin yang berujung rusuh dan terjadi perusakan fasilitas pemerintah maupun rumah serta tempat usaha masyarakat di Kota Jayapura.
Penegasan itu disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembe,S.IP.MH saat tatap muka dan dialog dengan warga nusantara di Gedung Negara, Dok V Jayapura, Rabu sore (04/9/2019).“Aksi demo yang rusuh kemarin telah diboncengi kepentingan tertentu sehingga kita larang tidak boleh ada lagi demo-demo susulan,”tegas Enembe.
Gubernur juga menjamin keberlangsungan hidup kemasyarakatan dan seluruh aktivitas perekonomian masyarakat.”Gubernur sebagai kepala daerah menjamin kehidupan masyarakat kita seluruhnya di Papua. Tidak boleh ada lagi aksi-aksi yang merusak persatuan dan kebersamaan kita. Semua masyarakat dijamin keamanannya untuk menjalani kehidupan diatas tanah. Kita sama-sama membangun negeri ini dengan kasih,”ungkap Enembe.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga mengatakan bahwa Pemprov Papua membangun kembali rumah yang rusak maupun tempat usaha (kios-kios) warga yang terbakar. Enembe juga memastikan pemberian kompesasi kepada korban-korban kerusahan.
“Pemerintah Papua akan membangun kembali rumah maupun tempat usaha warga yang rusak dan terbakar akibat demo yang berakhir rusuh pekan kemarin. Kita juga akan memberikan kompensasi kepada korban-korban kerusuhan,”katanya.
Sementara itu, Wali Kota Jayapura, DR.Drs. Benhur Tomy Mano,MM dalam kesempatan ini juga menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi demo susulan maupun demo tandingan pasca kerusuhan pekan lalu.
Dia juga melarang sebutan Paguyuban Nusantara di Tanah Papua. Pasalnya, sebutan tersebut itu identik dengan pengkotak-kotakan warga masyarakat masing-masing suku bangsa.“Tak boleh ada lagi Paguyuban Nusantara di Papua. Mulai sekarang hanya ada Warga Nusantara termasuk didalamnya warga asli Papua. Paguyuban Nusantara malah masyarakat menjadi terkotak-kotak,”ungkap Wali Kota.
Pertemuan gubernur dan warga nusantara dihadiri Wali Kota Jayapura, Bupati Jayapura, Bupati Keerom,Ketua DPR Papua, ketua-ketua paguyuban dan tokoh masyarakat asli Papua.
Sementara pertemuan dengan tokoh agama dihadiri para pemimpin agama dari dedominasi Gereja di tanah Papua, pemimpin agama Katolik, Islam, Budha dan Hindu.
Editor: HANS BISAY
