JAYAPURA (PTIMES)- Dampak pembatasan dan pemutusan jaringan internet yang diberlakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo-RI) menyebabkan paket proyek senilai Rp700 milliar lebih di Papua tak bisa dilakukan.
Plt. Kepala BLPBJ Papua Debora Salosa menyarankan Kementrian Kominfo RI segera memberlakukan pengecualian dalam membatasi internet di Bumi Cenderawasih, khusus pada media sosial (youtube, whatsapp, facebook dan lainnya) saja.
Sementara aplikasi pelayanan publik wajib tetap diaktifkan, sehingga paket pekerjaan yang sementara ditender bisa segera dirampungkan dan langsung dikerjakan.
“Kerugian terbesar dari gangguan internet saat ini adalah pelaksanaan pekerjaan proyek yang tidak bisa terlaksana tepat waktu. Contoh, kami kan harus tandatangan kontrak dan punya calon pemenang tender pada 27 Agustus 2019 besok. Sementara gangguan jaringan ini berpengaruh pada kualitas pekerjaan karena waktu yang terbuang. Apalagi jarak waktu pekerjaan kan sekarang 90 hari berdasarkan hari kerja bukan sesuai hari kalender”.
“Makanya kami berharap ada kelonggaran dari pemerintah pusat. Sebab dengan gangguan jaringan ini berpotensi menghambat sejumlah proyek strategis yang mesti diselesaikan tahun ini, termasuk berbagai proyek mempersiapkan venue PON XX 2020,” terang Debora kepada wartawan.
Diketahui pada 2019 ini, BLPBJ Papua melakukan pelelangan senilai Rp2 triliun lebih dengan total 395 paket. Sementara, 270 paket senilai Rp1,2 triliun dilaporkan telah berhasil ditender.
Sementara terkait gangguan jaringan yang terjadi, BLPBJ Papua mengimbau kepada seluruh penyedia dan pelaku usaha yang ingin mengikuti proses lelang di Provinsi Papua, agar dapat mengakses langsung ke LPSE Papua, Kantor Gubernur Dok II Jayapura serta Dinas Kominfo Papua.
“Kami juga minta LKPP menerbitkan instruksi baru agar seluruh pekerjaan di LPSE Papua, tak dihitung berdasarkan lelang hari kerja. Melainkan berdasarkan hari kalender,” pungkasnya.
Editor: ERWIN RIQUEN
