JAYAPURA (PTIMES)- Aktivitas belajar mengajar di Sekolah Menengah Atas (SMA) PGRI dan Korpri Korpri yang berlokasi di Perumnas III, Distrik Heram, Kota Jayapura hingga kini macet karena gedung sekolah dipalang masyarakat pemilik hak ulayat.
Menginteraksi masalah ini, Kepala Dinas Pendidikan Papua Elias Wonda,S.Pd.MH mengatakan persoalan pemalangan yang dihadapi kedua sekolah merupakan tanggung jawab dari pihak yayasan pengelola kedua sekolah. Pemerintah Provinsi dalam hal ini dinas pendidikan tidak bisa mencampuri urusan tersebut karena SMA PGRI dan SMA Korpri dikelola yayasan atau swasta dan bukan sekolah negeri.
“Kami tidak bisa ikut campur. Kecuali sekolah negeri maka kami akan bisa langsung bergerak,”kata Wonda di kantor Gubernur Papua, Senin (05/8/2019) usai apel pagi dilingkungan Pemprov Papua.
Menurut Elias Wonda, mestinya sebelum membangun sekolah, pihak yayasan lebih dulu mengecek legalitas tanah, seperti sertifikat maupun surat pelepasan. Sehingga dalam perjalananya tak menemui masalah seperti yang dialami saat ini. “Ini jadi pelajaran bagi semua pihak. Sebab jangan kita asal bangun. Jangan harap dari bantuan operasional sekolah saja,”katanya.
Dia menambahkan Pemprov sebenarnya tidak tinggal diam dengan kondisi yang dialami kedua sekolah itu. Hanya saja, aturan perundang-undangan belum membolehkan dinas pendidikan untuk membantu.
“Kecuali kalau mereka sudah tidak mampu ya laporkan kepada pemerintah. Sehingga kita bisa ambil langkah-langkah. Namun tentu wajib ada upaya dulu dari pihak yayasan, namun jika sudah tak bisa maka dapat diserahkan kepada pemerintah untuk menangani,” terangnya
Sebelumnya, Sekretaris Komisi V DPR Papua, Natan Pahabol meminta yayasan pengelola sekolah untuk menyelesaikan masalah pemalangan.
Editor: ERWIN RIQUEN
