JAYAPURA (PTIMES)- Pembinaan dan pendampingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Provinsi Papua membawa perubahan dan dampak positif mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan go publik.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi papua, TEA Hery Dosinaen,S.IP.MKP,M.Si mengakui keberadaan KPK mendampingi setiap kebijakan di Papua telah membawa perubahan pelayananan. Bahkan Provinsi Papua saat ini termasuk salah satu daerah di timur Indonesia yang telah menerapkan E-Government.
“ Hasil dari pendampingan KPK, Provinsi Papua lebih maju dalam pelayanan. Kita menjadi rujukan dan tempat belajar penerapan E-Government. Bahkan Provinsi Papua Barat sudah tanda tangan MoU dengan kami Pemprov Papua untuk penerapan e-government itu beberapa pekan lalu. Ini menandakan efek pembinaan dari KPK memberi Papua banyak keuntungan,” terang Sekda disela-sela Workshop Host to Host PBB, BPTHB dan Penggunaan Zona Nilai Tanah (ZNT), di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II, Jayapura, Selasa (23/7/2019).
Lebih lanjut Sekda mengatakan dibutuhkan sosialisasi informasi secara berkesinambangunan sehingga berbagai program pembangunan dari pemerintah dapat diterima masyarakat yang berada di daerah-daerah terpencil. Papua memiliki berbagai sumber daya alam, namun kondisi geografis masih menjadi tantangan hingga kini.
Dia mencontohkan ketika menjabat kepala distrik (Camat) di Kabupaten Puncak Jaya, sertifikasi tanah di sana berpatokan dengan batas-batas alam yang ada disana seperti gunung dan sungai. Masalah muncul kemudian setelah adanya pemekaran wilayah, karena terjadi tarik menarik luas wilayah.
Oleh karenanya, lanjut Sekda, kedepan dibutuhkan sosialisasi dan kerjasama semua elemen untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat.“Tantangan yang kami hadapi adalah pemahaman masyarakat harus kita tingkatkan. Dan itu menjadi kewajiban kita untuk mensosialisasikannya,” kata dia.
Contoh lainnya adalah penerapan pajak di kabupaten-kabupaten pemekaran belum maksimal bahkan sulit dilakukan, masyarakat belum paham kewajiban membayar pajak.“Banyak hal yang dihadapi sehingga melalui kegiatan ini, kita harapkan bisa menghasilkan satu rekomendasi penting untuk selanjutnya melalui bimbingan KPK, bisa meningkatkan PAD,” harapnya.
Workshop Host to Host PBB, BPTHB dan Penggunaan Zona Nilai Tanah (ZNT), di dibuka secara resmi oleh Sekda Papua Hery Dosinaen. Hadir sebagai pembicara Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Papua Maruli Tua dan Koordinator Wilayah VIII KPK, Adlinsyah Malik Nasution.
Editor: RIQUEN ES
