JAYAPURA (PTIMES)- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot) Se-Papua untuk menurunkan angka kemiskinan yang kini mencapai 27,6 persen.
Anggota VI BPK RI Prof. Dr. Harry Azhar Azis, M.A di Jayapura mengatakan capaian pengelolaan keuangan Pemprov Papua dan sejumlah kabupaten kota yang berhasil mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam beberapa tahun terakhir hendaknya sejalan dengan upaya penurunan angka kemiskinan.
Dikatakan Azhar, sejatinya setiap gubernur, bupati dan walikota dalam kepemimpinannya harus dapat menurunkan angka kemiskinan. “Tiap seorang kepala daerah yang baru dilantik sejatinya hal pertama yang harus diperhatikan adalah menurunkan angka kemiskinan di daerahnya,”katanya seraya mencontohkan jika seorang kepala daerah dilantik angka kemiskinan mencapai 1000 kemudian dimasa kepemimpinannya tidak ada perubahan bahkan angka kemiskinan naik maka kepala daerah tersebut gagal dalam pembangunan dan pelayanan. “Misalnya sewaktu dilantik angka kemiskinan 1.000, trus lima tahun menjabat justru naik 2.000. Itu berarti dia (kepala daerah) gagal.”
Azhar menegaskan bahwa sebaiknya setiap pimpinan daerah bersama legislative tak semata-mata mengejar opini WTP namun harus lebih mengutamakan pengelolaan keuangan daerah untuk kepentingan masyarakat. Utamanya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tolok ukur pengelolaan keuangan bebas dari salah saji material adalah WTP, namun demikian predikat tersebut hendaknya sejalan dengan kesejahteraan masyarakat.
“Ukurannya mampu menunjukkan apakah pengelolaan keuangan suatu entitas telah bebas dari salah saji maaterial, namun apakah kinerja mereka sudah benar-benar dikelola untuk mensejahterakan rakyat?” katanya menambahkan pengelolaan keuangan tidak hanya bermuara pada bebas dari salah saji material, tetapi juga harus bisa mensejahterakan rakyat, dimana indikatornya, yakni kemiskinan dan pengangguran berkurang, gini ratio tidak melebar dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik.
Sementara itu, Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal,SE.MM meminta bupati dan walikota se-Papua untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat di daerah masing-masing termasuk juga meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Bupati adan walikota dapat melaksanakan dengan maksimal arahan BPK. Sebab jangan sampai sibuk membangun namun IPM-nya tak naik, bahkan kemiskinan cenderung meningkat,”kata Wagub.
Dia menambahkan bahwa Pemkab dan Pemkot yang memiliki masyarakat dan wilayah pembangunan, oleh karena hendaknya dapat memperbaiki angka kemiskinan di daerah dan meningkatkan IPM.
”Pemerintah Provinsi Papua itu wakil pemerintah pusat, dimana kami tidak mengelola wilayah dan rakyat. Bupati dan walikota lah yang punya tugas itu, makanya kesempatan ini perlu memperbaiki kemiskinan, IPM.”
Editor: LEPIANUS KOGOYA
