5 Prioritas Pembangunan di Papua

JAYAPURA (PTIMES) Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, SE.MM mengatakan perencanaan pembangunan lima tahun kedepan dititikberatkan untuk mewujudkan Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera Yang Berkeadilan.
“Lima tahun pertama kita sudah percaya diri bangkit, kita bisa. Lima tahun ke depan adalah kita bangun ciptakan distribusi keadilan. Ini harus di-breakdown oleh Bappeda. Papua penduduknya cuma tiga juta saja. Saya minta Musrenbang ini bisa lihat apa yang paling dibutuhkan masyarakat,” kata Wagub disela-sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Inspiratif di Hotel Aston Jayapura, Rabu (24/04/2019).
Menurut Klemen Tinal, pembangunan di Papua mendapat banyak tantangan. Oleh karena itu, Pemprov Papua menetapkan 5 prioritas pembangunan Papua untuk mengatasi tantangan-tantangan itu.
“Pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pemenuhan kebutuhan dasar. Kita penuhi ini semua, sehingga pada 2020 nanti kita fokus pula untuk mendulang prestasi pada PON XX. Kemudian, prioritas berikutnya tidak lain adalah pemantapan rasa aman dan tentram, serta kedewasaan berdemokrasi. Lalu, pemantapan tata kelola pemerintahan. Juga, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan investasi,” tegasnya.
Sementara itu, prioritas yang juga tak kalah pentingnya ialah pemantapan infrastruktur dasar, serta percepatan pembangunan daerah tertinggal, terluar, terdepan, dan tertentu.
Wagub Tinal menambahkan bahwa hal ini dapat diwujudkan dengan kerja yang dilandaskan pada 3 prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Pertama, prinsip inklusif, yakni dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, sehingga bersama membahas berbagai masalah ataupun tantangan yang sementara dihadapi dalam proses pembangunan yang diterjemahkan dalam bentuk rancangan program kerja.
“Kedua, prinsip integratif, dengan memastikan sinergitas program pembangunan antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah pusat. Terlebih khusus dalam kaitannya dengan program dan kegiatan prioritas yang bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan sehingga memiliki dampak yang nyata terhadap masyarakat,” jelasnya.
Ketiga, menerapkan prinsip berbasis data dan informasi valid, sehingga seluruh proses perencanaan dapat terukur dengan baik dan sesuai dengan konteks kearifan lokal, serta langsung dirasakan masyarakat Papua pada umumnya dan Orang Asli Papua (OAP) pada khususnya.
Wagub Klemen juga meminta pemerintah kabupaten untuk giat mengembangkan inovasi berdasarkan variasi dalam geografi, topografi, demografi, sosiologi, dan masalah pembangunan lokal.
“Dengan terciptanya budaya pertukaran informasi dan pengetahuan praktik baik yang dapat diadaptasikan sebagai inisiatif tata pemerintahan dan inovasi berdasarkan karakteristik pada tingkat kabupaten, maka tujuan pembangunan Papua akan dapat dicapai dengan lebih efektif,” kata Klemen.
Pada Musrenbang kali ini dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman untuk Pembangunan Rendah Karbon antara Pemerintah Provinsi Papua dan BAPPENAS yang diwakili oleh Deputi Menteri Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Dr. Ir. Arifin Rudiyanto, M.Sc. Selain itu diserahkan juga Pergub Papua 22/2018 tentang Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon yang akan menjadi payung hukum untuk perencanaan provinsi dan kabupaten untuk mendukung pembangunan rendah karbon.
Salah satu agenda utama pada kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Papua dan Kemendagri yang diwakili oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah, DR. Ir. Muhammad Hudori, M. Si., juga meluncurkan Integrasi e-Planning SIPD dan e-PPR. Integrasi dilakukan dengan penyediaan Application Programming Interface yang memungkinkan Pemerintah Pusat untuk dapat mengakses e-PPR, dan Pemerintah Papua dapat mengakses e-Planning SIPD.
Melalui integrasi ini, koordinasi dan penyelarasan rencana kerja daerah dan pusat akan lebih mudah dilaksanakan serta dukungan daerah untuk prioritas nasional atau dukungan nasional untuk prioritas daerah dapat lebih mudah terpetakan.
Turut hadir pada Musrenbang Inspirasi ini adalah Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo, yang turut memberikan paparan menyeluruh terkait pentingnya memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan di dalam proses perencanaan pembangunan di Papua. Seluruh upaya ini dilakukan agar Perencanaan Daerah di Provinsi Papua akan semakin lebih baik dan tepat sasaran.

Editor: HANS AL/GMR

Komentar