PORT NUMBAY (PTIMES)- Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua merilis cakupan cakupan imunisasi Measles, Rubella dan Polio (MRP) hingga 13 April 2019 mencapai 66,78 persen. Dari 29 kabupaten/kota, 7 kabupaten yang menyelesaikan cakupan MRP di atas 95 persen sesuai permintaan Kementerian Kesehatan dan 6 kabupaten dengan cakupan 80-90 persen.
Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua, dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K) dalam keterangan kepada media , diruang kerjanya, mengungkapkan bahwa 9 kabupaten yang cakupannya berada di bawah 25 persen, 5 kabupaten memiliki cakupan paling rendah yakni Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Tolikara, Deiyai, dan Nduga.
“Problem utama memang di geografi dan karakteristik wilayah yang sulit dijangkau petugas kesehatan. Tapi buktinya Mappi bisa sampai di atas 95 persen. Mengapa? Karena ada kemauan dan dukungan dari Pemda dan Dinkes setempat. Jadi paling utama adalah dukungan dan komitmen dari pimpinan daerah. Kalau ada Pemda yang mau sewa pesawat, koordinasi antara kepala dinas kesehatan kepala Puskesmas berjalan, saya yakin imunisasi ini akan segera selesa,” ujarnya.
Oleh karena itu, Silwanus berharap, Dinas Kesehatan di kabupaten membuat perencanaan yang baik dan mengalokasikan anggaran yang cukup bagi sektor kesehatan. Salah satunya, membentuk tim kesehatan bergerak untuk menjangkau pelayanan bagi masyarakat di daerah yang sulit dijangkau dengan mengambil contoh Satgas Kijang.
“Saya pernah membuat perhitungan, kalau saja kita bisa menyiapkan dana 1 tahun Rp 1,5 miliar untuk menyewa pesawat, dalam waktu satu setengah tahun, imunisasi di sana sudah selesai. Kalau itu semua dibebankan kepada Provinsi Papua, tentu berat. Nah yang jadi masalah suku Korowai masuk dalam beberapa kabupaten,” tegas Silwanus.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Papua, drg. Aloysius Giyai M.Kes saat tampil sebagai pemateri pada Seminar Sehari bertema “Inisiasi Informasi Pembangunan Papua” di Aula Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Depok, Jawa Barat, Jumat (08/02/2019) menjelaskan, ada 17 kabupaten itu yakni Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nduga, Tolikara, Lanny Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Mamberamo Tengah, Mamberamo Raya, Waropen, Supiori, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Paniai, Yalimo dan Asmat.
Menurut Aloysius, selama 2015-2017, terjadi sejumlah kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) di antaranya di Kabupaten Asmat, Distrik Mbua dan Yigi-Kabupaten Nduga, Distrik Tigi Barat Kabupaten Deiyai, Distrik Samenage dan Korowai-Kabupaten Yahukimo, dan Distrik Okbab- Kabupaten Pegunungan Bintang.
“Kematian yang terjadi umumnya dengan pola yang sama yakni menimpa bayi dan anak-anak, terjadi di daerah terisolir Papua, petugas kesehatan tidak ada di situ, fasilitas kesehatan minim, penduduk menyebar dengan jarak sangat jauh dan terjadi gizi buruk di situ. Ini harus jadi perhatian semua kabupaten, terutama yang pernah mengalami klb,” kata Aloysius.
Editor: LEPIANUS KOGOYA
