JAYAPURA– Tenaga honorer kategori dua (K2) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua untuk memberikan kepastian dan penjelasan terkait status kepegawaian mereka. Dijadwalkan pekan ini, para tenaga honorer kembali menggelar demo dan berharap direspon langsung Gubernur Papua.
Koordinator Honorer K2, Frits Awon didampingi Sekretaris Edison Barens dan para honorer dalam keterangan persnya, Senin (18/3/2018) mengatakan pihaknya berharap gubernur dapat memberikan solusi agar mereka diakomodir sebagai pegawai negeri.
“Kami berharap Pak Gubernur dapat menemui kami langsung untuk nasib honorer K2 yang hingga saat ini belum ada kejelasan tentang bagaimana nasib kami untuk penerimaan CPNS Formasi tahun ini,” kata Awom di Jayapura.
Sementara itu, terkait opsi yang ditawarkan pemerintah lewat Perjanjian Kerja (P3K), Sekretaris Honorer K2, Edison Barends mengatakan bahwa opsi itu sangat merugikan dan tidak adil. Apalagi dengan pembiayaan dari daerah. “Opsi yang ditawarkan oleh Kemenpan RB ini bukan solusi dan pembiayaannya dari pendapatan asli daerah. Teman-teman sudah banyak di rumahkan,”katanya.
Dia menambahkan apabila P3K merupakan opsi terakhir maka Pemprov Papua hendaknya menjelaskan mekanisme pembayaran hak-hak. Harus ada surat keputusan gubernur tentang mekanismenya.
Penerimaan jalur P3K, lanjut Barends,menggunakan sistem Computerized Assisted Tes (CAT ) tidak diangkat secara otomatis, dan petunjuk tekhnisnya seperti penerimaan formasi jalur umum dengan kontrak satu tahun dan di evaluasi.
Namun demikian, Edison menekankan bahwa mereka mendukung kebijakan pemerintah Papua untuk mengakomodir tenaga honorer. “Kami besok tetap demo dan berharap Pak Gubernur dan Pak Ketua DPRP menjawab aspirasi kami,”tandasnya.
Editor: YESAYA MANSAWAN
