JAYAPURA- Sub-sub kontraktor (Subkon) PT Freeport Indonesia selama ini membayar pajak ke Jakarta, padahal seluruh kegiatan mereka berpusat di Mimika Papua. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua mengusulkan agar Subkon PT Freeport Indonesia juga membayar ke Papua.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua, DR. M Ridwan Rumasukun, SE., MM kepada pers di Jayapura mengatakan untuk mewujudkan usulan itu maka harus mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat melalui mekanisme nomor wajib pajak. Subkon Freeport Indonesia saat ini memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sehingga hanya membayar pajak ke Jakarta. Mereka baru dapat membayar pajak ke Papua setelah diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
““Makanya perlu ada pengurusan NPWPD supaya pajak masuk ke Papua bukan ke daerah asal mereka. Sebab kalau sub kontraktor yang bekerjat di Freeport tidak memiliki NPWPD, mereka nanti bayar pajaknya ke luar Papua,”jelas Rumasukun.
Dia mengaku semenjak dipercayakan sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah lima tahun lalu telah mengusulkan hal ini namun hingga kini belum mendapatkan respon dari pemerintah pusat.
Hal senada juga dikemukakan Kepala Dinas Perkebunan Papua John Nahumury yang mendesak pemerintah pusat agar dapat memberi kewenangan bagi daerah, untuk melakukan pungutan pajak bagi pengusaha bidang perkebunan yang beroperasi di bumi cenderawasih.
Menurut Nahumury, semestinya ada keadilan sebab untuk bidang sumber daya mineral (pertambangan), pemerintah diberi kewenangan menarik pajak. Sementara pada bidang perkebunan tak mendapat apa-apa. “Banyak pekerjaan (perkebunan) di Papua yang dikelola semua dari pusat. Akibatnya mereka tidak membayar pajak ke Pemprov Papua, tapi langsung ke pusat,”katanya.
Dia juga menyarankan agar perusahaan-perusahaan dari luar Papua diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) sehingga dapat berkontribusi bagi daerah. “Dengan kewenangan Undang-Undang Otonomi Khusus. Hal ini dapat diwujudkan.”
Editor: LEPIANUS KOGOYA
