JAYAPURA- Pasokan listrik dan air bersih saat penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020 di Tanah Papua dipastikan aman. Khusus untuk energi listrik, Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN Persero) Wilayah Papua dan Papua Barat menyatakan pasokan listrik di lima kluster PON yakni Jayapura, Biak, Merauke, Mimika dan Jayawijaya mencukupi.
Demikian ungkap Ketua Harian Panitia Besar (PB) PON Papua, Dr. Yunus Wonda,SH,MH kepada pers usai rapat bersama antara PB PON, PT.PLN Persero Papua dan Papua Barat, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jayapura dan Perbankan di Sekretariat PB PON Papua, Rabu, (24/10/2018),
Lebih lanjut Wonda mengatakan hanya kluster Jayawijaya yang disiasati dengan menambah cadangan pembangkit listrik untuk Kabupaten Tolikara, dimana kabupaten tersebut menjadi tuan rumah penyelenggaraan PON cabang olahraga Paralayang. “PT PLN sudah siap untuk pasokan listik di lima klaster penyelenggara PON. PLN sudah siasati untuk menambah cadangan listrik untuk Tolikara,”katanya.
Peran PLN dan PDAM sangat penting, mengingat air bersih dan listrik merupakan kebutuhan utama atlet pada penyelenggaraan PON khususnya untuk memenuhi kebutuhan di venue atau tempat pertandingan, penginapan, hotel dan lainnya.
Menurutnya, dari laporan PLN dan PDAM, pemerintah pusat melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (Kementerian BUMN RI) sudah mengalokasikan anggaran untuk sukseskan PON di Papua. “Jadi, PDAM dan PLN sudah sangat siap membantu pemerintah Provinsi Papua sebagai tuan rumah PON XX tahun 2020.”
Selain PLN dan PDAM, lanjut Wonda, pihaknya pada pekan lalu sudah melakukan pertemuan dengan perbankan yang ada di Jayapura dan mereka siap membantu pemerintah sukseskan iven empat tahunan itu. “Perbankan menyatakan kesiapannya membantu pemerintah. Bank Mandiri membantu sosialisasi PON dengan dengan mencetak kartu ATM dengan logo PON Papua. Begitupun BUMN yang lainnya.”
PIMPINAN OPD DISOROTI
Pada kesempatan tersebut, Yunus Wonda yang juga Ketua DPRP Papua itu menyoroti sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang tidak aktif dan terkesan tidak serius mendukung pelaksanaan PON di Papua.
PB PON Papua sudah tiga kali mengundang pimpinan OPD yang masuk dalam kepanitiaan PON untuk membahas langkah-langkah startegis penyelenggaraan PON namun para kepala dinas, badan tidak pernah hadir.
“Kita sudah berikan undangan kepada para kepala OPD, tetapi yang hadir hanya Kadisorda Papua, Kedis Perkebunan dan Karo Umum. Saya tidak tahu kesibukan kepala OPD apa, tapi kita bicara PON, kita mau lihat program kepala OPD apa saja untuk mensukseskan PON, karena kita di PB PON yang akan bertanggungjawab untuk semua pelaksaan ivent empat tahunan tersebut,” tegas Wonda dengan nada kecewa.
Wonda mengaku akan melaporkan kepala OPD kepada Gubernur Papua selaku ketua PB PON Papua.“Saya akan laporkan masalah ini ke gubernur, tiga kali kami undang untuk rapat tidak ada kepala OPD yang datang. Padahal bapak Gubernur selalu ingatkan untuk selalu bicara tentang PON di Papua. Program OPD tahun 2019 ada keterkaitannya dengan PON, makanya, saya minta mereka presentasikan, agar kubutuhan masalah anggaran itu nanti dibicarakan antara eksekitif dan legislatif,” tegasnya.
Yunus menuturkan, rapat yang dilaksanakan ini tujuannya untuk mendengar program kerja dari masing-masing OPD untuk mendukung pelaksanaan PON di Papua. Seperti Dinas Perkebunan dan Pertanian, berapa hektar lahan yang sudah disiapkan untuk tanam cabe dan sayur. Kemudian Peternakan, kebutuhan telur dan daging untuk PON berapa banyak.
Menurut Yunus, jika pasokan bahan makanan di Papua cukup tidak perlu harus datangkan dari luar. Oleh karena itu, dengan rapat ini kami dari PB PON hanya ingin mendengar program mereka untuk PON 2020. “Saya harap rapat berikutnya semua kepala OPD bisa hadir, dan presentasikan program kerjanya untuk mendukung PON 2020 di Papua,” tandasnya.
Editor: HANS AL
